SUMENEP, Radarbangkalan.id – Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Dharma Bahari Sumekar III, yang dimiliki oleh PT Sumekar Line, menjadi fokus perhatian dari kalangan anggota Dewan dan legislatif Sumenep.
Wakil rakyat sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran subsidi terhadap armada kapal milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, mengungkapkan bahwa kontribusi kapal yang dimiliki oleh perusahaan pelat merah tersebut masih belum jelas.
Oleh karena itu, internalnya belum bersedia mengalokasikan anggaran untuk pengoperasian KMP Dharma Bahari Sumekar III.
"Memang sedang kita evaluasi dan pertimbangkan keberadaannya," ujarnya.
Muhri menegaskan bahwa jika diberikan subsidi oleh pemerintah, seharusnya KMP Dharma Bahari Sumekar III mampu memberikan kontribusi positif terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab), seperti pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, PAD yang diterima tidak jelas dan terkesan hanya sebagai pengeluaran tanpa ada manfaat yang nyata.
"Kalau terus membebankan APBD, lebih baik bubarkan saja," tandasnya.
Muhri berharap bahwa PT Sumekar Line dapat mengoptimalkan pengelolaan KMP Dharma Bahari Sumekar III dengan memberikan kontribusi berupa PAD pada Pemkab.
Selain itu, perusahaan juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan penyeberangan masyarakat kepulauan.
"Saya harap nanti kalau sudah beroperasi, berikan pelayanan yang terbaik," tambahnya.
Pegawai PT Sumekar Line, Bambang, tidak mengetahui secara pasti bagaimana perumusan kontrak subsidi tersebut.
Meskipun begitu, kapal tersebut tetap melayani penyeberangan masyarakat kepulauan.
Namun, sejak awal Januari, KMP Dharma Bahari Sumekar III tidak beroperasi karena kontrak subsidi telah habis.
"Untuk kontrak subsidi, pembahasannya seperti apa saya tidak tahu. Itu langsung jajaran direktur yang membahas," ungkap Bambang. ***
Editor : Abdul Basri