RadarBangkalan.id - Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bangkalan, berinisial MK (65), ditangkap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.
Penangkapan ini terkait dugaan korupsi yang melibatkan modus perjanjian kerja sama berkedok investasi.
Kepala Kejari Bangkalan, Fahmi, menjelaskan bahwa MK diduga telah menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha BUMD di PT AMAN, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi.
“Penyalahgunaan dana tersebut terjadi dua kali, yaitu pada 18 April 2019 sebesar Rp 500 juta dan pada 22 September 2019 sebesar Rp 1 miliar,” jelas Fahmi pada Selasa (27/8/2024).
Fahmi menambahkan bahwa dana senilai Rp 1,5 miliar tersebut seolah-olah digunakan sebagai modal kerja sama dengan PT AMAN.
Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata penyertaan modal tersebut fiktif.
“Semua itu fiktif, dan dana tersebut diduga telah dikorupsi oleh MK saat ia menjabat pada periode 2019-2021,” tambah Fahmi.
Penyidikan terhadap MK sendiri sudah dimulai sejak 22 Mei 2024, dan pada 27 Agustus 2024, MK resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bangkalan ini kini harus mendekam di rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Surabaya.
“Akan ditahan selama 20 hari dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya,” tegas Fahmi.
Saat ini, Kejari Bangkalan masih terus mendalami kasus dugaan korupsi ini. Tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam kasus tersebut.
Menariknya, pada bulan Juni 2023, MK sempat memberikan keterangan terkait aliran dana yang diduga mengalir ke pihak-pihak tertentu, termasuk salah satu mantan bupati Bangkalan.
Kejari Bangkalan pun akan terus menyelidiki kebenaran informasi tersebut untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik korupsi ini. ***
Editor : Azril Arham