DPRD Bangkalan Soroti Pengelolaan Parkir yang Amburadul, Dishub Diminta Bertindak Tegas

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengungkapkan bahwa pengelolaan parkir saat ini masih kacau.

Hal itu terlihat dari masih adanya juru parkir (jukir) yang tidak profesional seperti tidak memiliki karcis resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Bocah Terekam Curi HP di Warung Saat Pemilik Sibuk Layani Pembeli Pertalite

Dia menduga bahwa sebagian besar jukir di Kota Salak tidak memiliki izin resmi. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya jukir yang mengabaikan arahan dari dishub.

Termasuk dalam hal penebusan karcis resmi saat kebijakan parkir konvensional diterapkan. Banyak jukir yang tidak memberikan karcis kepada pengendara atau pengguna jasa parkir.

"Menurut saya, pengelolaan parkir di Bangkalan tidak jelas dan berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujar pria yang akrab disapa Ji Kur itu.

Fatkurrahman juga mencurigai adanya pembagian lahan parkir yang sengaja dibiarkan oleh Dishub Bangkalan serta dugaan adanya setoran uang dari jukir kepada oknum di dishub.

Baca Juga: Dewan Pendidikan : Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat di Bangkalan Tidak Boleh Ganggu Sekolah Formal

"Lahan parkir sepertinya juga memiliki batasan pemilik atau dikaveling, ini perlu ditelusuri," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta Dishub Bangkalan bertindak tegas dalam menangani masalah parkir.

Termasuk memberantas praktik premanisme parkir yang selama ini menguasai Kota Zikir dan Salawat.

Kepala Dishub Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid mengakui bahwa jukir yang bertugas di lapangan sering kali tidak bekerja secara profesional. Arahan untuk memberikan karcis kepada pengguna parkir sering diabaikan oleh jukir.

Baca Juga: 774 Slop Rokok Ilegal Tanpa Cukai Disita Polisi Usai Kejar-kejaran di Suramadu Bangkalan

Dia mengimbau masyarakat untuk menolak membayar parkir jika tidak menerima karcis resmi dari petugas jukir.

"Setiap orang yang parkir seharusnya mendapatkan karcis. Karena itu, kami mendorong masyarakat untuk tidak membayar jika tidak mendapatkan karcis," tuturnya. (za/jup)