BANGKALAN,Radarbangkalan.id- – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bangkalan tengah menjadi sorotan. Hal ini menyusul adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam layanan administrasi kependudukan yang disampaikan mahasiswa saat audiensi dengan Komisi I DPRD Bangkalan, Senin (16/6).
Dugaan pungli tersebut disebut terjadi dalam berbagai layanan, mulai dari pengurusan e-KTP, perekaman data, hingga penerbitan akta kelahiran. Menanggapi hal itu, Kepala Dispendukcapil Bangkalan Zakariya langsung menggelar rapat internal pada Selasa (17/6) untuk merespons aduan tersebut.
“Kami jadikan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan ke depan,” kata Zakariya.
Meski tidak menjelaskan secara rinci soal kebenaran dugaan pungli tersebut, Zakariya memastikan akan mengambil langkah tegas dan terukur jika terbukti ada pegawai yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi.
“Kami tegaskan bahwa semua layanan administrasi kependudukan 100 persen gratis. Jadi masyarakat sebaiknya tidak tergiur tawaran dari oknum biro jasa yang menjanjikan kemudahan,” tegasnya.
Dispendukcapil sendiri telah menerapkan program one day one service, di mana pelayanan administrasi kependudukan ditargetkan selesai dalam satu hari.
“Sekarang akses layanan semakin mudah, dan ke depan kami akan gencarkan sosialisasi agar masyarakat tahu haknya,” imbuh Zakariya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Bangkalan, Masykur, yang menyampaikan dugaan tersebut mengungkapkan bahwa temuan mereka berdasarkan laporan masyarakat dan pantauan langsung di lapangan.
“Kami banyak menerima aduan dari warga, dan dugaan pungli di Dispendukcapil ini termasuk yang paling mencolok, selain juga persoalan lambannya pelayanan,” ujarnya.
Pihak Dispendukcapil diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut agar kepercayaan publik terhadap layanan administrasi kependudukan bisa kembali pulih. (lil/jup)
Editor : Mohammad Sugianto