BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Meski tahun ini tak mengalokasikan anggaran khusus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan tetap berkomitmen melaksanakan pelatihan dan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Agenda tersebut direncanakan digelar awal Juli mendatang. Plt Kepala DPMD Bangkalan Ismet Effendi mengakui, pelatihan BUMDes memang tidak tercantum dalam pos anggaran tahun ini.
Namun, demi kelangsungan dan efektivitas operasional BUMDes, kegiatan itu tetap akan direalisasikan.
”Kami nilai pelatihan ini sangat penting karena hampir semua desa sudah memiliki BUMDes,” jelasnya.
Fokus pelatihan akan diarahkan pada penguatan manajemen dan tata kelola bisnis desa. Selain itu, para pengelola BUMDes juga akan didorong menjalin kemitraan dengan pihak ketiga seperti lembaga perbankan, kantor samsat, dan institusi lain.
”Agar BUMDes bisa ikut melayani pembayaran PBB, perpanjangan STNK, serta layanan transaksi online lainnya,” tambah Ismet.
Ismet menyebut, dari ratusan BUMDes yang terbentuk, sekitar 50 di antaranya belum berbadan hukum. Karena itu, pelatihan juga dimanfaatkan sebagai momen untuk mendorong legalitas mereka.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Gencarkan Sosialisasi dan Operasi Penindakan Rokok Ilegal
”Sambil menunggu BUMDes yang belum berbadan hukum, kami mulai persiapkan teknis pelatihan,” ucapnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyambut baik langkah DPMD tersebut. Dia berharap pelatihan tak hanya formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada kinerja dan tata kelola BUMDes di tingkat desa.
”Yang penting ada tindak lanjut setelah pelatihan, jangan hanya berhenti di teori,” tegasnya. (za/yan)