BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan menggelontorkan dana Rp 1,3 miliar untuk pengadaan alat kontrasepsi (alkon) serta biaya layanan medis.
Anggaran tersebut mencakup biaya operasi dan kompensasi bagi peserta program kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
Kepala Dinas KBP3A Bangkalan Sudiyo menjelaskan, dana itu dialokasikan untuk sejumlah kegiatan.
Baca Juga: Koperasi Desa Wajib Miliki NIB, Pengurusan Dilakukan Secara Mandiri
Misalnya, biaya layanan medis bagi metode operasi wanita (MOW) dan metode operasi pria (MOP) yang dilakukan di Surabaya.
Selain itu, honor diberikan kepada bidan yang memasang implan kontrasepsi. “Setiap tindakan MOW dan MOP langsung diberikan pembayaran,” terangnya.
Bagi peserta MKJP, dinas memberikan uang pengganti Rp 150 ribu untuk MOW dan MOP, sementara untuk pemasangan implan diberikan Rp 100 ribu.
Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk setiap tindakan MOW mencapai Rp 3,5 juta dan Rp 1,1 juta untuk MOP.
Baca Juga: Pengajuan PBG Mandiri di Bangkalan Masih Nol, Kesadaran Masyarakat Dinilai Rendah
”Peserta MKJP menerima kompensasi sebagai pengganti waktu tidak bekerja,” tambah Sudiyo.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk pengadaan kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB dan kondom yang kemudian didistribusikan melalui 34 fasilitas layanan kesehatan.
Yakni, terdiri atas 22 puskesmas dan 12 klinik rekanan Dinas KBP3A Bangkalan.
”Semua layanan MKJP diberikan secara gratis. Untuk metode jangka pendek, alat kontrasepsi juga disediakan tanpa biaya,” imbuhnya.
Baca Juga: Nasib Ribuan Honorer di Bangkalan Belum Jelas, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Masih Tertunda
Namun, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Effendi mengkritisi besarnya dana yang dihabiskan hanya untuk pengadaan kontrasepsi.
Dia menilai, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil serta minimnya dukungan dari pemerintah pusat, alokasi tersebut kurang tepat. Menurut dia, tidak semua warga akan menerima manfaat dari program ini.
”Mungkin hanya segelintir masyarakat yang merasakan dampaknya. Ke depan, anggaran dan program seperti ini perlu dievaluasi,” ujarnya. (za/luq)
Editor : Ina Herdiyana