BANGKALAN,Radarbangkalan.id – Proses tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali menuai sorotan. Sejumlah peserta lelang mengaku mengalami intimidasi dari pihak yang tidak dikenal saat mengikuti proses tender, khususnya di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan.
Salah satu peserta lelang menyampaikan kepada RadarMadura.id, bahwa ia dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan diajak bertemu di sebuah warung, tak lama setelah mengikuti tender proyek. Meskipun tujuan pertemuan tidak dijelaskan secara langsung, ia mencurigai hal itu berkaitan dengan proses tender yang sedang ia ikuti.
“Sebelumnya saya juga sempat mendapat informasi bahwa ada seseorang—diduga seorang kepala desa—yang mencari tahu tentang saya,” ujarnya.
Karena merasa ada tekanan, peserta tersebut memilih tetap menghadiri undangan pembuktian dokumen dari panitia lelang, namun dengan meminta pengawalan langsung dari pihak kepolisian.
“Saya akhirnya dikawal oleh polisi menuju kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa,” tambahnya.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setkab Bangkalan, Moh. Ridhwan, tidak menampik bahwa pernah ada peserta tender yang meminta pengawalan secara pribadi ke pihak kepolisian. Ia menilai langkah itu positif dan membantu menjaga keamanan proses pengadaan.
“Kami sangat mengapresiasi langkah tersebut karena membantu menciptakan suasana yang kondusif dalam proses lelang,” ujarnya.
Ridhwan mengakui bahwa kegaduhan kerap terjadi saat tahap pembuktian kualifikasi dalam proyek konstruksi. Oleh sebab itu, kehadiran aparat kepolisian dinilai penting untuk memastikan proses berjalan aman dan tanpa tekanan terhadap peserta.
Namun demikian, Ridhwan menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk menghadirkan pengamanan secara resmi.
“Kami sepakat bahwa pengamanan oleh polisi sangat penting. Ke depan, kami akan usulkan anggaran khusus untuk pengamanan lelang proyek,” jelasnya.
Ia menambahkan, proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh instansi seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PUPR Bangkalan sering kali menjadi rebutan dan rawan konflik antar rekanan.
“Sebenarnya, yang ikut tender itu-itu saja. Tapi tensinya tinggi, apalagi untuk proyek-proyek besar di wilayah perkotaan,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi perhatian serius bagi Pemkab Bangkalan. Diperlukan sistem tender yang lebih transparan, profesional, dan bebas dari intervensi maupun tekanan, demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pembangunan daerah. (jup/bil)
Editor : Mohammad Sugianto