BANGKALAN,Radarbangkalan.id – Langkah pemerintah kecamatan Blega dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Blega menuai sorotan dan protes dari berbagai pihak. Penertiban yang disebut-sebut menggandeng komunitas Bangkalan Berbagi itu dilakukan di sepanjang trotoar alun-alun Jalan Raya Blega tersebut dinilai tidak merata dan tanpa koordinasi.
Anwar, seorang pedagang asal Desa Alasrajah, Kecamatan Blega, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, penertiban seharusnya dilakukan secara adil, tidak hanya di satu titik tertentu.
“Sebenarnya saya terima karena memang salah. Saya mendukung penertiban, tapi jangan tebang pilih. Di timur pas depan pasar juga banyak yang jualan di atas trotoar, tapi kenapa cuma di alun-alun yang ditertibkan?” ujarnya, Kamis (17/7).
Menanggapi hal itu, Camat Blega, Qomari, menjelaskan bahwa langkah penertiban dilakukan berdasarkan banyaknya aduan warga sekitar yang merasa terganggu. Keberadaan PKL di area trotoar disebut telah mengganggu aktivitas masyarakat serta mengurangi estetika kawasan.
“Ini murni atas permintaan warga dan masukan dari pihak Koramil. Mereka merasa terganggu karena trotoar tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya. Trotoar itu hak publik, bukan tempat berdagang,” katanya.
Lebih lanjut, Qomari menyebut bahwa sebelum dilakukan penertiban oleh petugas, masyarakat sempat ingin melakukan aksi penertiban secara mandiri. Namun pihak kecamatan mencegah agar tidak terjadi benturan horizontal.
“Sudah lama warga gerah, bahkan sempat ingin menertibkan sendiri. Tapi kami tahan agar tidak terjadi gesekan di lapangan,” imbuhnya.
Sementara itu, pernyataan berbeda datang dari Ketua Koordinator Kecamatan (Korcam) Bangkalan Berbagi wilayah Blega, Fahrullah. Ia mengaku kecewa karena tidak pernah diajak komunikasi maupun dilibatkan dalam aksi penertiban tersebut. Terlebih, nama organisasinya turut disebut-sebut dalam kegiatan yang berlangsung.
“Saya sebagai Ketua Korcam Blega Bangkalan Berbagi sama sekali tidak pernah diajak komunikasi oleh Satpol PP ataupun pihak kecamatan. Memang ada pemberitahuan soal penertiban, tapi targetnya katanya yang bikin macet. Nah, di alun-alun ini bukan titik kemacetan. Kenapa malah di sini yang ditertibkan?” ungkap Fahrullah.
Ia juga menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama Bangkalan Berbagi dalam pelaksanaan penertiban tersebut tanpa prosedur koordinatif. Menurutnya, Bangkalan Berbagi selama ini bergerak sesuai arahan pembina organisasi, yaitu Bupati Bangkalan, dengan pendekatan yang lebih humanis.
“Kami selalu diajarkan untuk mengedepankan pendekatan persuasif, bukan cara-cara represif yang bisa melukai masyarakat. Ini melenceng dari semangat yang dibangun organisasi,” tegasnya.
Baca Juga: Proyek Renovasi Puskesmas Tanjungbumi Bangkalan Rp1,4 Miliar Dimenangkan CV Asal Sampang
Sebagai tindak lanjut, Fahrullah mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengurus Bangkalan Berbagi tingkat kabupaten untuk segera mengambil langkah penyelesaian atas polemik yang terjadi.
“Saya sudah komunikasi dengan ketua pusat, agar persoalan ini segera diurai dan tidak memperkeruh hubungan antara masyarakat dan aparat,” pungkasnya.
Editor : Mohammad Sugianto