BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Meski hasil seleksi tahap dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 telah diumumkan sejak akhir Juni, penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan bagi peserta yang lulus belum menunjukkan kejelasan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangkalan Ari Murfianto mengungkapkan, saat ini proses masih berada pada tahapan pengisian daftar riwayat hidup (DRH) secara daring oleh tiap calon PPPK.
Dari data tersebut, kemudian diproses penerbitan nomor induk pegawai (NIP) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
”Pengisian DRH ini menjadi dasar untuk proses penerbitan NIP di BKN,” jelasnya Sabtu (27/7).
Dia menambahkan, pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam menentukan jadwal tahapan seleksi karena seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat.
”Kami juga masih menunggu jadwal dari BKN terkait kapan NIP akan keluar,” sambungnya.
Kendati demikian, Ari memastikan bahwa pemerintah daerah siap menjalankan setiap tahapan sesuai arahan BKN.
Begitu NIP terbit, pihaknya akan segera menyerahkan SK pengangkatan kepada masing-masing calon PPPK.
”Masih dalam proses di BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum NIP bisa diterbitkan dan diserahkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan Nur Hakim menegaskan bahwa sepenuhnya tahapan rekrutmen berada di bawah kewenangan BKN.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya bertugas menyampaikan informasi yang sudah diputuskan oleh pusat.
”Kami dari DPRD tentu berharap proses ini bisa segera selesai agar mereka yang lulus segera diangkat secara resmi,” tandasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana