BANGKALAN,Radarbangkalan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan masih jauh dari target. Idealnya, kabupaten yang berada di ujung barat Pulau Madura ini membutuhkan minimal 120 titik dapur SPPG untuk mengakomodasi seluruh siswa yang ada. Namun, hingga kini baru dua dapur yang resmi beroperasi.
Dua dapur tersebut adalah Dapur Reguler Kodim 0829 Bangkalan dan Dapur Pondok Pesantren Al-Anwar Modung. Sementara 11 lokasi lain masih berada di tahap verifikasi lapangan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan data yang diterima Radar Bangkalan, terdapat 45 yayasan yang telah mengajukan diri sebagai mitra dapur SPPG di Bangkalan. Dari jumlah tersebut, hanya 11 yayasan yang lolos verifikasi awal dan siap melangkah ke tahap selanjutnya, sedangkan sisanya masih proses perbaikan, menunggu verifikasi, atau bahkan sudah ditolak.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika, membenarkan data tersebut. “Baru dua dapur yang sudah beroperasi, yaitu di PP Al-Anwar Modung dan di Kodim 0829 Bangkalan,” ujarnya.
Bambang, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, menjelaskan bahwa jumlah 120 titik dapur SPPG adalah angka minimal untuk memenuhi kebutuhan siswa di sekolah negeri.
“Kalau maksimalnya, kami belum menghitung secara detail. Tapi 120 itu angka minimal untuk mencover seluruh siswa negeri yang ada,” terangnya.
Bambang tak menampik bahwa banyak yayasan yang gagal lolos verifikasi. Penyebabnya beragam, mulai dari kekurangan administrasi hingga benturan lokasi dengan calon mitra lain.
“Kebanyakan yang tertolak itu karena dalam satu titik ada beberapa calon mitra yang mengajukan. Saat dicek, lokasinya berbenturan. Sistem memberikan waktu 45 hari untuk memperbaiki atau membagi wilayah. Kalau lewat dari 45 hari, statusnya otomatis tertolak,” jelasnya.
Bambang mengakui bahwa peran Pemkab Bangkalan dalam proses pembentukan dapur SPPG masih terbatas. Seluruh mekanisme pengajuan, pemeriksaan data, survei lapangan, dan verifikasi dilakukan langsung oleh BGN.
Meski begitu, Pemkab Bangkalan juga berinisiatif ikut mengajukan diri sebagai mitra BGN. “Pemkab punya lahan kosong. Kami ajukan diri untuk menjadi bagian dari SPPG di Bangkalan,” tambahnya.
Dengan kebutuhan minimal 120 dapur, PR Bangkalan masih cukup besar. Tantangannya bukan hanya memperbanyak titik dapur, tetapi juga memastikan kualitas layanan, ketersediaan bahan pangan, dan pemerataan akses hingga ke pelosok desa.
Jika proses verifikasi berjalan lancar, jumlah dapur SPPG di Bangkalan diperkirakan akan meningkat signifikan pada tahun mendatang, sehingga target menyediakan makan bergizi gratis untuk seluruh siswa bisa tercapai.(gik)
Editor : Mohammad Sugianto