BANGKALAN – Penyalahgunaan narkoba oleh pegawai Kecamatan Modung mendapat respon keras dari Bupati Bangkalan Lukman Hakim.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan itu mewacanakan untuk melakukan tes urin terhadap seluruh pegawai.
Mulai dari aparatur sipil negera (ASN) hingga tenaga harian lepas (THL). Upaya itu dipilih sebagai bentuk keseriusan Pemkab dalam memberantas peredaran gelap narkoba di lingkungan pemkab.
Lukman menyatakan, kasus penyalahgunaan narkoba yang ASN dan THL di Kecamatan Modung tidak boleh terulang kembali. Sehingga perlu langkah konkret dan antisipatif agar pegawai tidak terjerumus dalam peredaran gelap narkoba.
”Termasuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum seperti narkoba,” kata Bupati Lukman, Minggu (17/8).
Rencananya, tes urine terhadap pegawai akan dilakukan secara massal dan menyeluruh. Mulai dari ASN dan THL di tingkat kabupaten hingga kecamatan.
”Di bulan ini insyaallah ada penataan ulang terhadap ASN dan THL tes urine semua,” tegasnya.
Lukman tidak akan menoleransi ASN atau THL yang terbukti positif narkoba. Pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Mulai dari pembinaan hingga pemecatan.
”Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. Di periode kami selama kurang lebih enam bulan berjalan, sudah ada pegawai yang dilakukan pemecatan,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhur Rosi mengapresiasi rencana tes urine massal yang diinisiasi pemerintah.
Apalagi, pemberantasan narkoba sudah menjadi agenda nasional dari pemerintah pusat hingga daerah.
Baca Juga: Bupati Lukman Resmikan SPPG, Sebut Mampu Membantu Kesejahteraan Masyarakat
Dia juga menuturkan agar tes urin massal dilakukan secara mandadak. Sehingga tidak ada persiapan khusus bagi pegawai yang terindikasi mengkonsumsi narkoba.
”Jangan dibocorkan dulu lah, artinya harus dilakukan inspeksi secara mendadak. Kalau dibocorkan, nanti ada persiapan,” imbuhnya.
Politikus asal Kecamatan Socah meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pegawai yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Bahkan jika perlu harus dipecat dari statusnya sebagai abdi negera.
”Kalau misalnya masih bisa dibina, ya dibina. Tapi kalau sekiranya tidak bisa ya harus dilakukan pemecatan,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana