BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bangkalan mengucurkan program bantuan sosial (bansos) bagi disabitas.
Nilainya Rp 200 ribu per bulan. Namun, bantuan yang dicairkan secara nontunai tersebut tidak merata.
Buktinya, disabilatas yang tercatat di Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan 1.619 orang.
Namun, yang menjadi penerima bansos 250 hanya disabilitas. Dengan demikian, ada 1.369 difabel yang luput dari perhatian pemerintah.
Plt Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Bangkalan Agus Haryono menyatakan, program bantuan yang diberikan kepada disabilitas sudah berjalan sejak 2022.
Dia mengakui realiasinya tidak merata karena keterbatasan anggaran.
”Bantuannya Rp 200 ribu perbulan selama satu tahun,” ujarnya, Kamis (21/8).
Baca Juga: Komisi II Soroti Kebuntuan Komunikasi Petani dan Pemerintah, APTI Diharapkan Jadi Jembatan
Jumlah penerima bansos tahun ini bertambah 20 orang dibandingkan tahun lalu. Sebab, di 2024 penerimanya cuma 230 orang.
”Penyalurannya melalui virtual account, langsung masuk ke rekening masing-masing penerima,” sebutnya.
Agus tidak bisa memastikan apakah kuota bantuan penyandang disabilitas di Kota Salak tahun berikutnya bertambah atau tidak. Sebab itu berkaitan dengan kemampuan fiskal Pemkab Bangkalan.
”Tergantung kondisi keungannya nanti seperti apa. Kalau pemkab mampu untuk menambah, kami akan tambah kuotanya,” tegasnya.
Baca Juga: Luasan Lahan Tembakau di Bangkalan Melejit, Tumbuh 100 Persen dalam Satu Tahun
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib sangat mendukung adanya program BLT untuk penyandang disabilitas tersebut.
Baginya, program ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin kehidupan yang layak bagi warganya.
”Karena anggarannya terbatas, harus ada prioritas. Khususnya untuk disabilitas yang memang benar-benar membutuhkan bantuan,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Ina Herdiyana