BANGKALAN – Petani Kabupaten Bangkalan menanam tembakau sejak dua tahun terakhir.
Namun, hingga saat ini kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap petani tembakau terbilang rendah. Buktinya tidak ada intervensi dalam pengembangan tanaman tersebut.
Hal itu menjadi perbincangan hangat dalam diskusi publik yang digelar Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Bangkalan pada Kamis (21/8).
Dalam diskusi tersebut dihadiri Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Bangkalan, serta perwakilan dari Dinas Perkebunan (Disbun) Jawa Timur.
Ketua Komisi II DPRD Bangkalan Hotib Marzuki menerangkan, petani tembakau di Kota Salak terbilang masih sedikit.
Apalagi, tanaman tembakau ini baru ditanam sejak 2024 lalu. Tanaman tembakau perlu mendapatkan pendampingan dari Disbun Provinsi Jawa Timur dan DP2KP Bangkalan.
”Tanaman tembakau di Bangkalan memang masih sedikit tapi potensial untuk dikembangkan,” ujarnya.
Menurut Hotib, penjualan hasil tembakau di Bangkalan belum ditemukan persoalan yang serius.
Hasil produksi petani juga masih terkover. Soal harga tembakau, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi secara langsung.
”Soal harga tidak tahu betul karena kami juga belum tahu jenisnya. Yang penting petani harus untung,” paparnya.
Kabid Tanaman Holtikultura dan Perkebunan DP2KP Bangkalan Abu Said menyatakan, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengintervensi harga tembakau.
Sebab, itu berkaitan dengan kualitas termbakau. Jika tembakaunya berkualitas, maka harganya bisa semakin tinggi.
”Untuk harga tembakau dengan kualitas tinggi bisa diangka Rp 70 ribu perkilogramnya. Tapi kalau hujan terus harga bisa anjlok,” tukasnya. (za/bil)
Editor : Ina Herdiyana