SUMENEP – Penerima bantuan sosial (bansos) setiap desa di Kabupaten Sumenep akan dipangkas. Tujuannya, menekan potensi penyalahgunaan penyaluran bantuan.
Namun, DPRD dan Dinsos P3A Sumenep berbeda pendapat terkait jumlah penerima yang harus dihapus.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin menyatakan, penerima bansos di setiap desa akan dikurangi 20 orang.
Dia meminta ini segera dilakukan untuk meminimalkan praktik kecurangan yang kerap terjadi saat pencairan bansos.
Sebab itu, harus ada pengurangan data penerima untuk meminimalisasi persoalan tersebut. ”Semua pendamping PKH diwajibkan mengurangi 20 orang tahun ini,” ujarnya.
Menurutnya, sejak dulu kesesuaian data penerima di lapangan belum teratasi dengan baik. Misalnya, ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, tapi tetap menerima bantuan.
”Artinya, yang masuk kategori kaya masih menerima, sementara yang kategori miskin tidak kebagian,” ungkap Sami’.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos P3A Sumenep Erwin Hendra menyatakan, jumlah penerima bansos yang akan dikurangi hanya 10 orang di setiap desa. Dia menilai, pernyataan komisi IV tersebut hanya miskomunikasi.
Menurutnya, pendamping PKH diinstruksikan harus menggraduasi 10 penerima bantuan dalam setahun. Dengan demikian, program bansos ini terasa manfaatnya.
”Itu hanya miskomunikasi, penetapan dari Kementerian Sosial (Kemensos) 10 orang setiap tahunnya,” paparnya.
Kepala Dinsos P3A Sumenep Mustangin menambahkan, masih banyak penerima bansos yang seharusnya dicabut haknya, tapi tetap menikmati bantuan tersebut.
Hal ini menjadi penyebab data bansos kerap tumpang tindih dan memicu permasalahan di lapangan.
”Kami tahu ada oknum yang memanfaatkan situasi. Banyak penerima bantuan yang seharusnya tidak layak, tetapi tetap menerima bantuan,” ungkapnya.
Dia mengakui jika kecurangan tetap terjadi di berbagai desa. Dia berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Jika mengetahui ada penyelewengan, segera laporkan sehingga bisa ditindaklanjuti.
”Kami berharap ada bantuan dari mahasiswa dan masyarakat untuk melaporkan melalui fasilitas yang sudah tersedia,” pintanya. (tif/bil)
Editor : Ina Herdiyana