BANGKALAN – Pemerintah telah me-launching Koperasi Merah Putih (KMP) pada Juli lalu. Namun, hingga saat ini tidak ada satu pun yang beroperasi. Kondisi tersebut menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyatakan, pembentukan KMP seharusnya tidak dilakukan secara serentak.
Sebagai langkah awal, pemerintah cukup meresmikan beberapa KMP di setiap kecamatan sebagai pilot project.
”Semestinya ada satu atau dua koperasi sebagai percontohan awal yang dibentuk oleh pemerintah,” jelasnya.
Pihaknya pesimis hadirnya koperasi itu hanya akan menjadi masalah atau bagi pemerintah desa (pemdes).
Apalagi disangkutpautkan dengan dana desa (DD). ”Kami khawatir pemerintah belum siap,” paparnya.
Rosi mengaku masih penasaran dengan kebijakan pemerintah soal dana pinjaman modal ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sebab jika pemerintah desa gagal bayar, DD di tahun berikutnya akan dipotong. ”Regulasi soal pemotongan DD itu belum ada,” sambungnya.
Sekkab Bangkalan Ismet Effendi menyatakan, pengoeprasian KMP terus diproses. Pemdes kini membuka rekening bank dan mendapat pembinaan terkait pengajuan pinjaman modal.
Dia optimistis dalam beberapa bulan ke depan koperasi tersebut sudah bisa dioperasikan.
”Persiapan terus berlanjut, mulai dari pembukaan rekening hingga bimtek pengajuan modal,” tandasnya. (za/jup)
Editor : Ina Herdiyana