BANGKALAN – Kabupaten Bangkalan memiliki 569 taman kanak-kanak (TK). Namun, masih terdapat 33 lembaga yang belum update data pokok pendidikan (dapodik).
Ada beragam alasan puluhan lembaga TK tersebut tidak melakukan update dapodik. Mulai dari keterbatasan akses internet dan perangkat, waktu dan sumber daya manusia (SDM) hingga kurangnya pelatihan atau dukungan teknis dari instansi terkait.
”Temasuk minimnya pemahaman tentang pentingnya update dapodik,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Moh. Yakub.
Menurutnya, ada beberapa item yang perlu diperbarui dalam pengisian dapodik. Antara lain data murid, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, keuangan dan bantuan yang diterima hingga data lain yang terkait dengan program pendidikan yang sedang direalisasikan.
Pembaruan dapodik tersebut sangat penting dilakukan setiap lembaga untuk menjamin data yang dimiliki benar-benar akurat dan terbaru.
Hal tersebut memudahkan pendistribusian dana serta bantuan, jadi acuan perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pendidikan.
”Jika lembaga tidak melakukan update dapodik, bisa berpengaruh pada bantuan operasional pendidikan (BOP) atau bantuan lainnya. Sebab, banyak program bantuan yang merujuk pada data yang terkini,” tuturnya.
Yakub mengeklaim ada beragam langkah yang akan diambil Dispendik Bangkalan menyikapi puluhan lembaga TK yang belum update dapodik.
Mulai dari sosialisasi, pelatihan, penyediaan bantuan, pamantauan hingga evaluasi secara berkala.
”Juga memberikan peringatan atau sanksi jika terbukti terus-menerus tidak meng-update dapodik,” tegasnya.
Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Bangkalan Ummu Salama minta ketua lembaga TK konsisten untuk update dapodik.
Baca Juga: DPO Kasus Pencabulan di Sampang Belum Ditangkap
Sebab, salah satu dampaknya dapat merugikan tenaga pengajar apabila dapodiknya tidak diperbarui.
”Guru-guru yang akan ikut PPG (pendidikan profesi guru, Red) atau program lainnya akan ketinggalan kalau tidak di-update dapodiknya. Update data guru semua ada di situ,” sebutnya.
Dia juga mendorong Dispendik Bangkalan untuk turun langsung ke setiap lembaga yang kesulitan dan mengalami kendala untuk meng-update dapodik.
Dengan demikian, proses penyelesaiannya bisa lebih cepat dan tepat manfaat.
”Jalan terakhir, pemerintah harus mengambil langkah konkret dengan mengunjungi lembaga. Sehingga, semua dapodik bisa update,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Ina Herdiyana