BANGKALAN, Radarbangkalan.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan kembali menjadi sorotan. Pemkab Bangkalan diminta lebih aktif melakukan pengawasan agar program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelajar.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bangkalan, Mohammad Hotib, menegaskan bahwa menu MBG yang ditarik atau tidak dinikmati siswa seharusnya diganti. Jika tidak, penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh mengklaim anggaran ke pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kalau pelajar tidak menikmati menu MBG, maka penyedia tidak berhak mengeklaim anggaran,” ujarnya.
Hotib juga meminta Pemkab Bangkalan lebih serius mengawasi distribusi MBG. Jika ada menu yang ditarik atau tidak sampai ke siswa, pemkab diminta segera berkoordinasi dan melaporkan ke BGN untuk mencegah klaim anggaran yang tidak sesuai. Selain itu, ia mengusulkan agar jangkauan kerja setiap dapur SPPG dibatasi maksimal 1.000 porsi per hari supaya kualitas makanan tetap terjaga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bangkalan, Bambang Budi Mustika, membenarkan adanya menu MBG yang bermasalah dan tidak diganti oleh penyedia. Namun, menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan ke BGN karena berkaitan dengan klaim anggaran.
“Tidak diganti, tetapi pada hari berikutnya pihak sekolah bisa mengusulkan menu yang diinginkan,” jelasnya.(za/yan)
Editor : Mohammad Sugianto