BANGKALAN, Radarbangkalan.id – Penyaluran bantuan sosial (bansos) Jaring Pengaman Sosial (JPS) 2025 di Kabupaten Bangkalan dinilai berjalan lambat. Hingga kini, ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) tercatat belum menerima bantuan yang dikelola Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.
Kepala Dinsos Bangkalan, Wibagio Suharta, menyampaikan bahwa penyaluran bansos JPS yang bersumber dari APBD Bangkalan mulai dilakukan sejak Senin (15/9). Namun, realisasi penyaluran per Jumat (19/9) baru mencapai 72,13 persen atau sekitar 603 KPM.
Setiap penerima berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu. Bantuan langsung tunai (BLT) untuk keluarga miskin tersebut disalurkan melalui virtual account Bank Jatim dan hanya dicairkan sekali dalam setahun. “KPM langsung mengambil sendiri, kecuali yang sakit,” tegasnya.
Wibagio menegaskan bahwa pemilihan penerima dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi ketat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini dilakukan untuk mencegah penerimaan ganda. “Penerima bansos JPS dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mendapat bansos lain, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib, meminta Dinsos lebih aktif melakukan pendampingan dan pemantauan agar ratusan KPM segera melakukan pencairan bantuan. “Kami akan terus mengawal program-program ini agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Mohammad Sugianto