BANGKALAN – Tim Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan memanggil semua kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Rabu (1/10).
Pertemuannya berlangsung di aula Diponegoro kantor pemerintah kabupaten (pemkab).
Satgas MBG Bangkalan memanggil semua sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) beserta ahli gizi di tiap SPPG.
Pemanggilan itu bermaksud agar temuan menu MBG bermasalah tidak terjadi lagi. Sebab, beberapa pekan terakhir banyak temuan menu yang didistribusikan bermasalah, baik basi ataupun berulat.
”Kami juga meminta semua SPPG ini tidak hanya mendistrisbusikan makanan, tapi juga memberikan keyakinan kepada pihak sekolah,” ujar Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far.
Mantan ketua umum KONI Kabupaten Bangkalan itu meminta SPPG memberikan rasa nyaman dan meyakinkan siswa, guru, serta para orang tua.
Dengan begitu, siswa tidak ragu untuk menyantap menu makanan yang dikirim oleh mereka.
Fauzan juga menekankan agar semua SPPG mengantongi sertifikat layak higiene sanitasi (SLHS). Mereka diwajibkan mengurus dokumen tersebut secepat mungkin.
”Dapur wajib memiliki SLHS dan menerapkan SOP (standar operasional prosedur) yang lain,” tegasnya.
Saat ini SPPG yang sudah beroperasi di Kota Zikir dan Salawat sebanyak tujuh belas yang tersebar di delapan belas kecamatan.
Ada pula yang akan beroperasi dan selesai pembangunan sebanyak tujuh dapur. Pihak dapur juga diminta secepatnya mengirim sampel air ke laboratorium untuk diperiksa.
Baca Juga: AMPH Gagal Demo Polres Sampang terkait Tindakan Koruptif
”Kami juga meminta mereka mengirimkan sampel air yang ada di dapur masing-masing,” ujarnya.
Fauzan meminta agar para orang tua dan siswa tidak ragu-ragu untuk mengonsumsi MBG. Dia yakin semua orang yang terlibat di program ini tidak menginginkan menu yang didistribusikan bermasalah. ”Para siswa tidak usah perlu ragu karena kami akan mengawalnya,” tegasnya.
Politikus PKB itu juga buka suara soal larangan mendokumentasikan MBG oleh pihak sekolah. Tim satgas akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan larangan itu bagian dari SOP atau bukan.
”Program MBG ini tidak boleh dipolitisasi karena niatnya baik,” imbaunya
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, Pemkab Bangkalan harus mengawasi ketat realisasi program MBG di Kota Salak.
Sebab, jika dibiarkan, program itu hanya akan jadi bancakan untuk mencari keuntungan lebih.
”Jika asal-asalan, korbannya adalah ssiwa, makanya kami minta dikawal ketat MBG ini,” ucapnya. (za/onk)
Editor : Ina Herdiyana