BANGKALAN – Menu program makan bergizi gratis (MBG) yang diproduksi 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan patut diragukan. Sebab, belum mengantongi sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS).
Ketua Tim Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika meminta semua SPPG memiliki SLHS. Itu sesuai petunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan semua dapur atau penyedia MBG memiliki dokumen SLHS.
”Kami berharap semua SPPG secepat mungkin memiliki SLHS sesuai petunjuk BGN,” ujarnya.
Kebersihan dapur juga harus diperhatikan serius oleh pengelola SPPG. Juru masak yang dipekerjakan juga harus memiliki keahlian khusus. Tujuannya agar menu yang disajikan berkualitas dan tidak ada lagi temuan makanan basi atau berulat.
”Kebersihan dapur, ahli gizi harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Jangan sampai terjadi lagi temuan makanan bazi, berulat, apalagi sampai keracunan,” imbuhnya.
Pihaknya khawatir jika kualitas menu MBG tidak diperhatikan akan menimbulkan penolakan dan trauma bagi orang tua murid. Dirinya berjanji untuk melakukan pengawasan secara ketat agar menu makanan yang diberikan kepada siswa sesuai anjuran BGN.
”Kami akan mengawaasi secara ketat pendistribusian MBG ini agr menu sesuai,” ujar mantan Kadispendik Bangkalan itu.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, satgas yang dibentuk pemkab semestinya mengawal ketat program MBG. Salah satunya, emastikan semua dapur mengantongi SLHS sebagaimana amanat BGN.
”Satgas harus terlibat aktif mengawal program ini agar semua menu MBG yang diberikan kepada siswa tidak bermasalah,” paparnya. (za/jup)
Editor : Ina Herdiyana