PAMEKASAN – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Bakorwil IV Pamekasan terus mendorong pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
Hal tersebut diwujudkan dalam agenda Forum Konsultasi Publik (FKP) kemarin (24/11).
Kepala Bakorwil IV Pamekasan Sufi Agustini menegaskan, dirinya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di semua tingkatan.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu agenda penting yang menjadi prioritas di Madura adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh kalangan. Tidak boleh ada warga yang sulit mengakses layanan pendidikan.
”Sehingga anak-anak di Madura bisa mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kalau dulu SMP, sekarang sudah wajib sampai SMA. Dan mungkin ke depan nanti bagaimana satu kartu keluarga (KK) satu sarjana,” kata Sufi.
Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas pembangunan manusia (IPM) di Madura.
Dengan peningkatan IPM, kesejahteraan masyarakat kian meningkat. Hal itu yang akan membawa Madura lebih baik lagi ke depan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim Abdullah Muhdi berjanji akan mengawal seluruh masukan dari hasil diskusi dalam FKP.
Dengan demikian, aktivitas pelayanan publik di Madura semakin inklusif dan berkeadilan.
”Mulai dari pelayanan pemerintahan, pendidikan, hingga kesehatan, yang semuanya harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. (lil/yan)
Editor : Ina Herdiyana