Bangkalan, Radarbangkalan.com – Struktur belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2025 menunjukkan ketimpangan mencolok.
Hingga akhir November, pos belanja pegawai tercatat sebagai yang paling gemuk, sementara belanja modal justru paling seret.
Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan, belanja pegawai Bangkalan mencapai Rp711,51 miliar dari pagu Rp1,050 triliun atau sekitar 67,72 persen.
Sebaliknya, belanja modal yang seharusnya menopang pembangunan fisik dan infrastruktur daerah, baru terealisasi Rp106,93 miliar dari target Rp436,32 miliar. Artinya, capaian belanja modal hanya 24,51 persen.
Selain belanja modal, pos belanja barang dan jasa juga belum maksimal. Dari pagu Rp663,27 miliar, realisasi baru Rp354,74 miliar atau 53,48 persen.
Belanja hibah dan bantuan sosial pun masih rendah. Belanja hibah baru 35,21 persen dari target Rp100,50 miliar, sementara bantuan sosial hanya 44,01 persen dari pagu Rp2,47 miliar.
Tingginya belanja pegawai dibandingkan belanja pembangunan memunculkan pertanyaan soal efisiensi dan prioritas anggaran.
Di tengah capaian pendapatan daerah yang baru 55,15 persen dan PAD yang masih 73,22 persen, alokasi belanja pegawai yang dominan perlu dikaji lebih lanjut.
Editor : Yusron Hidayatullah