Bangkalan, Radarbangkalan.id – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Kabupaten Bangkalan mengungkapkan bahwa alokasi Bantuan Modal Usaha (BMU) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 belum terserap maksimal.
Dari total anggaran Rp4,8 miliar, sekitar Rp2,7 miliar masih tersisa.
Kepala Disperinnaker Bangkalan, Jemmi Tria Sukmana, menjelaskan bahwa target awal penerima BMU adalah 500 IKM (Industri Kecil Menengah).
Namun, jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota.
“Total pendaftar online ada 394 IKM. Setelah verifikasi administrasi dan lapangan, hanya 336 yang lolos,” kata Jemmi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).
Menurutnya, proses seleksi dilakukan ketat melalui sistem online, verifikasi dokumen, hingga pengecekan langsung di lapangan.
Penyerahan bantuan dijadwalkan berlangsung di Sentra IKM Bangkalan pada 23 Desember 2025.
“Untuk pengadaan barang, kami menggunakan sistem mini kompetisi selain e-katalog agar lebih efisien dan transparan,” tambahnya.
Sisa anggaran yang cukup besar menjadi perhatian, mengingat BMU merupakan salah satu program strategis untuk mendukung pelaku usaha kecil di Bangkalan.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri Bangkalan turut melakukan pendampingan hukum atas permintaan resmi Disperinnaker.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Bangkalan, M Ardian Prihantono, menyebut pihaknya hadir sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk memastikan program berjalan sesuai aturan.
Baca Juga: Tingkatkan Performa, Empat Atlet Sepeda Bangkalan Jalani Pemusatan Latihan Intensif di Malang
“Kami memberikan asistensi dan advis hukum agar pelaksanaan BMU dari DBHCHT ini bebas dari potensi penyimpangan,” jelas Ardian.
Editor : Yusron Hidayatullah