News Viral Showbiz Otomotif Teknologi Food & Travel Sport Opini Kesehatan Video

Angka Stunting Jadi Sorotan, Pemkab Bangkalan Lakukan Evaluasi dan Penguatan Program

Ina Herdiyana • Kamis, 11 Desember 2025 | 07:15 WIB
SERUKAN KOLABORASI: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menyampaikan sambutan dalam acara review kerja tim TPPPS di Pendopo Pratanu. 
SERUKAN KOLABORASI: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far menyampaikan sambutan dalam acara review kerja tim TPPPS di Pendopo Pratanu. 

BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengevalusi pelaksanaan pengentasan stunting selama 2025.

Itu dilakukan melalui review kerja tim pencegahan dan percepatan penurunan stunting (TPPPS) tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Review kerja itu dilaksanakan di Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan Selasa (9/12). Yakni, dengan melibatkan beberapa stakeholder, mulai dari penyuluh keluarga berencana, puskesmas, dan 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja'far menyatakan, penurunan angka stunting menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Yaitu sebagaimana tertuang dalam Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Terdapat beberapa upaya yang selama ini dilakukan Pemkab Bangkalan dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Antara lain, pemberian pendampingan kepada kekuarga berisiko stunting. Sasaran dari kegiatan itu adalah calon pengantin (catin), ibu hamil (bumil), ibu nifas, dan anak dengan usia di bawah lima tahun (balita).

Percepatan penurunan stunting juga dilakukan dengan intervensi dini. ”Yaitu melalui kegiatan posyandu dan pemberian makanan tambahan bergizi,” ujar mantan ketua KPU Bangkalan tersebut.

Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Bangkalan Sudiyo menyatakan, review kerja TPPPS bertujuan mengevaluasi upaya pengentasan stunting selama 2025.

Dengan demikian, kelemahan-kelemahan yang terjadi dapat diperbaiki di 2026 mendatang.

”Penurunan prevalensi stunting membutuhkan kolaborasi yang solid oleh semua lembaga terkait. Terutama 14 OPD terkait dalam penanganan stunting,” katanya.

Baca Juga: Bejat! Ustaz di Sumenep Perkosa 8 Santri, Divonis Kebiri Kimia

Pemerintah akan terus berupaya agar prevalensi stunting Kabupaten Bangkalan di 2025 bisa di bawah target pemerintah pusat, yakni 14 persen.

Penilaian prevalensi stunting tahun ini akan dilaksanakan awal 2026 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

”Penilaian dilakukan secara faktual dengan turun langsung ke lapangan,” tutur mantan Kadinkes itu. (jup)

Editor : Ina Herdiyana
#pemkab bangkalan #evaluasi #program #stunting