BANGKALAN – Meski sudah lama di-launching, Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Bangkalan belum ada satu pun yang beroperasi.
Konon, masih fokus pada pembangunan kantor atau gerai. Tapi, sebagian besar pengurus KMP terkendala lahan.
Informasi yang diterima RadarBangkalan.id, tercatat baru ada 49 desa yang sudah membangun kantor/gerai KMP.
Kemudian, 52 desa siap membangun, sementara sisanya masih terkendala dalam kepemilikan lahan.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan Moh. Rasuli tidak menampik jika sebagian besar kantor atau gerai KMP belum selesai dibangun.
”KMP yang sudah dibangun baru 49, sisanya ada yang akan dibangun dan masih mengurus lahan,” katanya.
Dia menjelaskan, persoalan yang ditemui pengurus dalam pembangunan kantor atau gerai KMP cukup kompleks.
Di antaranya masalah lahan yang harus disediakan atau dibangun di atas lahan atau aset milik pemerintah desa. Padahal, tidak semua pemdes memiliki aset dengan lokasi strategis.
”Tidak semua lahan milik pemdes itu posisinya strategis, jadi harus menyesuaikan terlebih dulu,” imbuhnya.
Rasuli menyampaikan, kantor atau gerai KMP itu tidak semuanya dibangun di lahan milik pemdes.
Ada beberapa kantor yang dibangun di lahan milik pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab), Perhutani, hingga dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Gandeng Kejari Dorong Keadilan Restoratif untuk Pelaku Pidana Ringan
”Pembangunan gerai atau kantor KMP ditargetkan sudah rampung dan di-launching pada Maret 2026,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyampaikan, keberadaan KMP harus menjadi solusi baru untuk meningkatkan perekonomian di desa.
”Semoga saja eksistensi KMP ini bisa sesuai dengan harapan kami,” tandasnya. (za/yan)
Editor : Ina Herdiyana