RadarBangkalan.id – Kepastian anggaran pembangunan SDN Tamberu 2 belum mengerucut. Meski sekolah itu masuk skala prioritas program revitalisasi sarana dan prasarana reguler Kemendikdasmen, besaran anggarannya belum ditentukan. Pemerintah daerah masih menunggu keputusan pusat.
Kepala Dispendikbud Pamekasan Akhmad Basri Yulianto memastikan SDN Tamberu 2 menjadi prioritas.
Namun, penentuan anggaran sepenuhnya berada di tangan tim teknis kementerian. Penilaian akan dilakukan setelah verifikasi lapangan.
Tahun ini, Dispendikbud Pamekasan mengusulkan revitalisasi untuk 187 bangunan sekolah rusak.
Perinciannya, 55 TK atau PAUD, 103 SD, dan 29 SMP. Seluruhnya diajukan melalui skema reguler Kemendikdasmen.
Menurut Basri, selain mengandalkan APBN, pemerintah daerah juga menyiapkan anggaran pendukung dari daerah.
Namun, nominalnya belum bisa dipaparkan. ”Yang penting ada (anggaran, Red),” tegasnya.
Sekadar diketahui, kondisi SDN Tamberu 2 berbeda dari sekolah lain. Bangunan sekolah itu bukan hanya rusak, tetapi juga terjerat sengketa lahan.
Sejak Minggu, 19 Oktober 2025, aktivitas belajar tak bisa dilakukan di dalam kelas.
Sengketa lahan SDN Tamberu 2 telah berlangsung puluhan tahun. Konflik itu kembali mencuat tahun lalu dan berujung pada penyegelan.
Penyegelan pertama terjadi pada Selasa, 3 Juni 2024, disusul penutupan total pada Selasa, 15 Juli 2024.
Baca Juga: Parkir Berlangganan diterapkan, Jukir Nakal Siap-Siap disanksi
Mediasi sempat dilakukan, tetapi tak menghasilkan kesepakatan. Ahli waris mengeklaim lahan milik keluarga, sementara pemkab belum menunjukkan bukti kepemilikan sah.
Kebuntuan itu memicu penyegelan ulang pada Minggu, 19 Oktober 2025. (afg/han)
Editor : Ina Herdiyana