RadarBangkalan.id – Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Batuporo Timur 1, Kecamatan Kedungdung, Sampang, menuai tanda tanya.
Sebab, sekolah yang tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) itu justru masih tercatat sebagai penerima MBG.
Zainuddin, warga Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, mengatakan, SDN Batuporo Timur 1 sudah bertahun-tahun tidak memiliki aktivitas KBM.
Kondisi tersebut bahkan terjadi jauh sebelum program MBG diluncurkan. ”Sejak sebelum ada program MBG, sekolah itu sudah tidak ada kegiatan belajar mengajar. Tidak ada siswa-siswi,” ujarnya.
Menurut Zainuddin, jarak rumahnya dengan sekolah tersebut hanya terpaut sekitar tiga rumah. Karena itu, dia mengaku mengetahui secara pasti kondisi sekolah yang hanya diisi guru tanpa kehadiran murid.
”Kalau dicek di dapodik, tercatat ada 33 siswa, terdiri atas 12 laki-laki dan 21 perempuan. Tapi faktanya, tidak ada siswa sama sekali,” tegasnya.
Meski demikian, sejak program MBG berjalan di wilayah Kecamatan Kedungdung, SDN Batuporo Timur 1 diketahui tetap menerima distribusi makanan bergizi.
Hal inilah yang dinilai janggal oleh warga. ”Sekolah itu tetap mendapat MBG sejak program ini dimulai. Padahal, tidak ada KBM,” bebernya.
Dia menjelaskan, pendistribusian MBG ke sekolah tersebut juga tidak dilakukan sebagaimana mestinya.
MBG tidak diserahkan langsung ke sekolah, melainkan dititipkan di rumah warga sekitar.
”Setiap hari ada kiriman MBG dari petugas SPPG. Tapi, tidak ke sekolah, melainkan ditaruh di rumah tetangga. Setelah itu dibawa pulang oleh guru dengan dibungkus kardus,” katanya.
Zainuddin menduga, MBG tersebut tidak dikonsumsi sebagaimana tujuan program. Dia menduga makanan tersebut diberikan kepada ternak peliharaan.
”Diduga kuat ada manipulasi data. Sekolah tanpa siswa tapi tetap mendapat MBG,” ujarnya.
Dia menilai, dugaan manipulasi tersebut berpotensi berdampak luas. Tidak hanya pada distribusi MBG, tetapi juga pada penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
”Kami juga tidak tahu pasti MBG itu dikirim oleh SPPG mana,” tambahnya.
Zainuddin bahkan mencurigai adanya persekongkolan antara pihak sekolah dengan SPPG. Sebab, kondisi sekolah yang tidak memiliki KBM seharusnya mudah diketahui.
”Tidak menutup kemungkinan ada keterlibatan pihak lain. Bahkan, jangan-jangan Dispendik Sampang ikut melancarkan proses ini,” tandasnya.
Kabid SD Dispendik Sampang Moh. Yusuf membenarkan kejadian tersebut. Dia mengaku sudah mengecek ke sekolah setelah menerima laporan jika ada sekolah menerima MBG meski tak ada siswa.
”Kami sudah ngecek ke sekolah. Memang benar tidak ada siswa saat kami datang ke SDN Batuporo Timur 1,” katanya kemarin.
Yusuf mengungkapkan, jumlah siswa SDN Batuporo Timur 1 sekitar 33 orang. Hal ini berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik). Namun, siswa hanya masuk ke SD seminggu sekali, yakni setiap Jumat.
”Informasi dari pihak sekolah begitu. Jadi, kalau hari Senin sampai Kamis dan Sabtu siswa masuk ke sekolah swasta. Ini masih kami telusuri,” ungkapnya.
Karena itu, dispendik akan memanggil semua guru dan tenaga pendidik SDN Batuporo Timur 1. Tujuannya, untuk meminta penjelasan terkait persoalan siswa tersebut. Termasuk juga proses distribusi program MBG.
”Insyaallah, besok (hari ini) kami panggil semua guru SDN Batuporo Timur 1,” tegas Yusuf.
Di tempat terpisah, Kepala SPPG Batoporo Barat Hoirumman mengakui jika pihaknya yang mendistribusikan MBG di SDN Batuporo Timur 1.
Dia mengaku, mengirim MBG ke sekolah sesuai data yang diterima dari pihak sekolah.
”Terkait pengiriman MBG ke sekolah tersebut benar dari SPPG kami. Kami mengirimkan MBG ke sekolah itu sesuai dengan data yang diberikan kepada kami,” tuturnya.
Dia mengaku tidak tahu jika jumlah penerima tidak sesuai dengan data di dapodik. Menurutnya, itu bukan kewenangan SPPG. Sebab, data penerima itu sudah ditandatangani kepala sekolah sesuai MoU.
Atas kejadian tersebut, pihaknya memutuskan untuk menghentikan sementara pendistribusian dan menonaktifkan data penerima di SDN Batuporo Timur 1.
”Selanjutnya, kami akan menunggu klarifikasi dispendik terkait jumlah siswa yang ada,” tukasnya. (bai/han)
Editor : Ina Herdiyana