BANGKALAN,Radarbangkalan.id– Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) terus berupaya memperkuat tata kelola perusahaan. Salah satunya melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara BUMD, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.
Forum tersebut membahas berbagai agenda penting perusahaan. Mulai dari evaluasi kinerja hingga arah pengembangan bisnis BUMD ke depan. Selain itu, diskusi juga difokuskan pada penguatan tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Direktur Utama PT Sumber Daya Bangkalan, Yudha Alihamsyah, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjadikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai landasan utama dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan.
Menurutnya, penerapan prinsip GCG menjadi faktor penting bagi BUMD dalam membangun sistem tata kelola perusahaan yang sehat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan.
“Dengan tata kelola yang baik, kami ingin memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan secara profesional, transparan, serta memiliki akuntabilitas yang jelas,” ujar Yudha.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola perusahaan juga menjadi langkah strategis bagi BUMD untuk memperluas peluang usaha sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami optimistis dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi dengan berbagai pihak, PT Sumber Daya Bangkalan dapat terus berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tambahnya.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, serta aparat penegak hukum agar seluruh aktivitas bisnis perusahaan daerah berjalan sesuai koridor hukum.
Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara sangat penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada BUMD.
Dengan demikian, setiap kebijakan dan langkah bisnis yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta mampu meminimalisir potensi risiko hukum di kemudian hari.
“Melalui sinergi ini kita ingin memastikan seluruh kegiatan bisnis BUMD berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Lukman.
Ia juga menegaskan keberadaan BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
Selain berorientasi pada keuntungan, Bupati meminta BUMD juga mampu mengembangkan usaha yang berdampak langsung kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
FGD tersebut diharapkan menjadi momentum bagi PT Sumber Daya Bangkalan (Perseroda) untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan berbasis prinsip Good Corporate Governance sekaligus meningkatkan kinerja bisnis BUMD agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bangkalan.
Editor : Mohammad Sugianto