RadarBangkalan.id - Dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan publik. Penanganan kasus oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dinilai berjalan lambat meski laporan telah disampaikan sejak beberapa waktu lalu.
Sejumlah pihak menduga adanya praktik hibah fiktif yang melibatkan oknum anggota legislatif. Proyek infrastruktur dan bantuan sosial yang bersumber dari dana hibah disebut tidak terealisasi di lapangan, namun tetap dicairkan secara administratif.
Baca Juga: Bupati Lembata Dorong Ekonomi Nyata, Program Pemantik Hasilkan Rp47 Juta dari Panen Semangka
Kondisi ini memicu kekecewaan masyarakat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diduga tidak tepat sasaran.
Desakan Transparansi dari Pemuda
Forum Pemuda Bangkalan menjadi pihak yang paling vokal dalam menyuarakan kasus ini. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga: Update Kecelakaan Kereta Bekasi: 15 Meninggal Dunia, Sebagian Masih Diidentifikasi
Forum tersebut menilai hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam proses penyelidikan, meski laporan telah disampaikan ke Kejati Jawa Timur.
Baca Juga: 951 Pinjol Ilegal Ditutup OJK, Dana Korban Rp585 Miliar Berhasil Diamankan
Mereka juga meminta agar penyidik segera melakukan verifikasi lapangan guna memastikan apakah proyek-proyek yang dilaporkan benar-benar fiktif.
Baca Juga: Persib Bangkit dari 0-2, Tumbangkan Bhayangkara FC 4-2 di Super League
Perbandingan dengan Kasus di Pamekasan
Sorotan semakin tajam karena adanya perbedaan penanganan dengan kasus serupa di Kabupaten Pamekasan. Di wilayah tersebut, aparat penegak hukum telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan.
Perbedaan ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai konsistensi penegakan hukum di Madura, khususnya di Bangkalan.
Dugaan Disparitas Penegakan Hukum
Forum Pemuda Bangkalan memperingatkan agar kasus ini tidak dijadikan alat kepentingan tertentu atau “ladang basah” oleh oknum aparat.
Mereka menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap proses hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Selain itu, mereka juga meminta agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, sebagaimana yang telah dilakukan di daerah lain.
Baca Juga: Ronaldo Cetak Gol, Al Nassr Tundukkan Al Ahli 2-0 di Liga Arab Saudi
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap aparat segera memberikan kejelasan terkait perkembangan kasus ini. Ketidakjelasan penanganan dinilai dapat memperburuk citra penegakan hukum di wilayah Madura.
Tanpa langkah konkret dan transparan, dugaan korupsi dana hibah ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola anggaran daerah.
Editor : Ubaidillah