RadarBangkalan.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau bantuan pangan yang dijalankan di lingkungan Yayasan Al Anwar, Desa Petereman (Mudong), Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mulai menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan program tersebut setelah muncul dugaan ketidakefisienan operasional terkait keberadaan lima titik dapur dalam satu area yayasan.
Kecurigaan publik mengarah pada kemungkinan terjadinya penggelembungan anggaran atau mark up biaya operasional. Masyarakat menilai keberadaan lima dapur dalam satu lingkungan yang sama perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Baca Juga: Diduga KPK Gadungan Datangi Desa di Bangkalan, Minta Data Dana Desa Secara Mencurigakan
Program bantuan pangan tersebut sejatinya ditujukan untuk mendukung kebutuhan gizi para santri dan siswa. Namun, sebagian warga dan pemerhati kebijakan publik mulai mempertanyakan efektivitas pembagian titik dapur yang dinilai tumpang tindih.
Isu ini mulai ramai diperbincangkan sejak 10 Mei 2026, bersamaan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan makan gratis di berbagai daerah.
Baca Juga: Video Guru Bahasa Inggris Viral di TikTok, Netizen Soroti Dugaan Settingan dan Link Berbahaya
Sejumlah warga menilai secara logistik keberadaan lima dapur di satu kawasan terkesan tidak efisien. Kondisi itu memunculkan dugaan bahwa pembagian dapur dilakukan untuk memecah anggaran sehingga pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran adanya indikasi penggunaan dana yang tidak tepat sasaran. Publik meminta agar seluruh anggaran program benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas makanan dan gizi penerima manfaat.
Baca Juga: PLN Bangkalan Perkuat Respons Gangguan Listrik Lewat Kolaborasi dengan Tokoh Pemuda
Kurangnya keterbukaan informasi mengenai rincian penggunaan anggaran juga menjadi sorotan. Hingga kini, masyarakat mengaku belum mendapatkan penjelasan rinci terkait alasan teknis keberadaan lima titik dapur tersebut.
Beberapa pemerhati menilai program bantuan sosial yang melibatkan anggaran besar memang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Jika tidak, potensi penyimpangan dapat memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola.
Baca Juga: Kapolres Bangkalan Gandeng Kepala Desa Berantas Curwan, PKDI Siap di Garda Terdepan
Masyarakat berharap ada audit atau verifikasi dari dinas terkait maupun lembaga pemeriksa keuangan untuk memastikan seluruh aliran dana program berjalan sesuai aturan. Pemeriksaan dinilai penting guna memastikan tidak ada manipulasi laporan maupun penggelembungan biaya operasional.
Di sisi lain, publik juga mendorong pihak yayasan segera memberikan klarifikasi resmi terkait mekanisme pengelolaan program MBG tersebut. Keterbukaan data dianggap penting untuk menjaga kredibilitas institusi sekaligus menghindari munculnya informasi liar di tengah masyarakat.
Baca Juga: Cara Cek Penerima PKH dan BPNT Mei 2026, Ada 475 Ribu KPM Baru dari Kemensos
Warga berharap distribusi makanan kepada santri dan siswa benar-benar sesuai dengan anggaran yang dikucurkan. Pengawasan dari masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar program bantuan pangan dapat berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi penerima.
Editor : Ubaidillah