RadarBangkalan.id - Pengelolaan dana bantuan pendidikan di Bangkalan kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar mencuat di SDN 1 Dlemer.
Sejumlah wali murid mengaku dana bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh siswa justru dipotong sebesar Rp25.000 per pencairan. Potongan tersebut disebut dilakukan dengan alasan biaya administrasi atau “uang lembur” bagi pihak yang mengurus proses pencairan.
Baca Juga: Lahan Islamic Science Park di Bangkalan Diduga Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Warga Protes
Wali Murid Pertanyakan Dasar Pemotongan
Para wali murid menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut karena dana PIP merupakan bantuan langsung pemerintah yang semestinya diterima penuh oleh siswa penerima manfaat.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Tekanan Global dan Harga Minyak Jadi Pemicu
Mereka menilai alasan biaya administrasi atau uang lembur tidak memiliki dasar yang jelas. Menurut ketentuan program, bantuan pendidikan tersebut tidak boleh dipotong dalam bentuk apa pun.
Warga juga menilai administrasi pencairan seharusnya menjadi bagian dari tugas sekolah yang telah dibiayai melalui anggaran lain, termasuk dana BOS.
Baca Juga: MCS Desak Kodim 0828 Sampang Buka Data Anggaran Proyek KDMP, Ada Dugaan Kejanggalan
Diduga Terjadi Sejak 2022
Dugaan praktik pemotongan dana PIP ini disebut bukan kejadian baru. Berdasarkan keterangan sejumlah wali murid, potongan Rp25.000 tersebut diduga telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga Mei 2026.
Jika benar, hal ini menimbulkan dugaan adanya praktik yang berjalan secara berulang selama beberapa tahun ajaran.
Baca Juga: Video Guru Bahasa Inggris Viral di TikTok, Netizen Soroti Dugaan Settingan dan Link Berbahaya
Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena menyangkut hak siswa penerima bantuan pendidikan dari pemerintah.
Masyarakat Minta Audit Transparan
Munculnya dugaan tersebut memicu tuntutan agar dilakukan audit transparan terhadap penyaluran dana PIP di sekolah tersebut. Masyarakat khawatir jika praktik serupa terjadi di sekolah lain dan tidak segera ditindaklanjuti.
Kasus ini juga dinilai dapat merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah dasar.
Baca Juga: Dugaan Mark Up Program Makan Bergizi Gratis di Bangkalan, 5 Dapur Yayasan Al Anwar Jadi Sorotan
Hingga berita ini ditulis, pihak SDN 1 Dlemer maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan masih diupayakan untuk dikonfirmasi guna memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan para wali murid.
Editor : Ubaidillah