BANGKALAN, RadarBangkalan.id – Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup akses portal mitra yang sebelumnya digunakan untuk pengajuan pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi tata kelola program yang sedang dilakukan secara menyeluruh.
Meski demikian, kemunculan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di Kabupaten Bangkalan masih terus terjadi.
Fenomena ini mendapat perhatian dari tokoh masyarakat Bangkalan, Imron Abd. Fattah.
Pria yang akrab disapa Ra Imron itu menilai program MBG memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Selain membantu meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, program tersebut juga mampu membuka peluang kerja bagi banyak warga.
Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama terkait sistem tata kelola program.
Baca Juga: Klasemen Piala Dunia 2026 Terbaru Jelang Matchday 3, Argentina Masih Sempurna
Evaluasi tersebut semakin penting setelah Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
“Program MBG sangat baik dan layak dilanjutkan. Namun, pelaksanaannya tetap harus dievaluasi agar berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mencuat dalam kasus tersebut adalah dugaan praktik jual beli titik dapur MBG.
Ra Imron menduga persoalan itu berkaitan dengan terus bertambahnya jumlah dapur MBG baru di sejumlah daerah, termasuk Bangkalan.
Baca Juga: Swiss dan Kanada Pastikan Tiket 32 Besar Piala Dunia 2026, Ini Daftar Tim yang Lolos
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran dan audit terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Bangkalan.
Menurut dia, kondisi saat ini menimbulkan tanda tanya karena jumlah penerima manfaat relatif tidak berubah, sementara jumlah dapur terus meningkat.
Data yang ada menunjukkan terdapat 212 SPPG di Bangkalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 SPPG telah beroperasi, sedangkan sisanya masih dalam tahap persiapan dan belum menjalankan kegiatan.
Pemerintah daerah sebenarnya telah mengambil langkah dengan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, hingga kini kemunculan SPPG baru masih terus terjadi.
Baca Juga: Vinicius Jr Bawa Brasil Memimpin 2-0 Lawan Skotlandia, Satu Gol Dianulir VAR
Ra Imron menegaskan bahwa audit diperlukan untuk mengetahui secara jelas proses bertambahnya titik-titik dapur baru tersebut.
Dia menilai momentum evaluasi besar-besaran yang sedang dilakukan BGN seharusnya juga dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap program tersebut. (jup)
Editor : Ina Herdiyana