RadarBangkalan.id - Sebanyak 202 siswa mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 2 Kota Blitar, Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, 71 siswa merupakan titipan dari Kota Malang dan Kota Batu karena pembangunan Sekolah Rakyat di daerah asal mereka masih berlangsung.
Perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) sekaligus PIC Sekolah Rakyat Kota Blitar, Romal Sinaga, mengatakan program Sekolah Rakyat kini memasuki tahun kedua. Secara nasional, telah tersedia 182 Sekolah Rakyat yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan total sekitar 43.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Baca Juga: Kekeringan Malang Selatan Makin Parah, BPBD Distribusikan 105 Ribu Liter Air
Romal berharap Pemerintah Kota Blitar terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
71 Siswa dari Malang dan Batu Dititipkan
Sebanyak 71 siswa dari Kota Malang dan Kota Batu untuk sementara mengikuti pendidikan di SRT 2 Kota Blitar. Kebijakan tersebut dilakukan karena pembangunan Sekolah Rakyat di kedua wilayah tersebut masih dalam proses.
Romal menjelaskan, siswa dari Kabupaten Malang dan Kediri telah memiliki fasilitas Sekolah Rakyat, sedangkan pembangunan di Kota Malang dan Kota Batu masih berjalan.
Baca Juga: Update Gempa NTT: 47 Orang Meninggal, 50 Ribu Paket Sembako Dikirim
Siswa yang dititipkan tetap mengikuti seluruh kegiatan sekolah bersama peserta didik lainnya, termasuk MPLS yang menjadi tahap awal sebelum menjalani proses pembelajaran.
131 Siswa Berasal dari Kota Blitar
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan dari total 202 siswa, sebanyak 131 siswa merupakan warga Kota Blitar.
Baca Juga: Gempa M 7 Guncang NTT, 47 Orang Tewas dan 346 Rumah Rusak
Rinciannya terdiri dari 27 siswa baru jenjang SD, 49 siswa jenjang SMP, dan 55 siswa baru jenjang SMA.
Berbeda dengan sekolah pada umumnya, Sekolah Rakyat dilengkapi fasilitas asrama. Para siswa tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mendapatkan pendampingan selama tinggal di lingkungan sekolah.
Setiap 10 Siswa Didampingi Wali Asuh
Salah satu fasilitas pendukung yang diterapkan di Sekolah Rakyat adalah sistem wali asuh. Setiap 10 siswa akan didampingi seorang wali asuh.
Pendampingan tersebut bertujuan mengawasi aktivitas siswa, membantu pembentukan karakter, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Wali Kota Blitar mengatakan sistem tersebut juga diharapkan dapat mencegah terjadinya perundungan di lingkungan Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Viral di Singapura, Lansia Belajar Parkour untuk Jaga Keseimbangan dan Cegah Cedera
Sekolah Rakyat untuk Putus Rantai Kemiskinan
Kemensos menilai Sekolah Rakyat bukan hanya program pendidikan gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu. Program tersebut juga dirancang untuk membantu keluarga siswa agar memiliki kesempatan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka.
Baca Juga: IDI Buka Suara soal Konten Fahira Almira, Tegaskan Kritik Pasien Tidak Perlu Dibawa ke Ranah Hukum
Pemerintah berharap anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat dapat memperoleh pendidikan secara optimal dan memiliki kemandirian. Sementara keluarga mereka juga akan mendapatkan dukungan pemberdayaan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan dan pemberdayaan keluarga.
Siswa Sebut Fasilitas Sekolah Memadai
Salah satu siswa asal Malang, Fajar Raditya, mengaku mengikuti Sekolah Rakyat atas keputusan keluarga. Ia berharap pendidikan di sekolah tersebut dapat membuatnya lebih mandiri.
Fajar menilai fasilitas yang tersedia cukup memadai. Selain asrama, siswa juga dapat mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat.
Baca Juga: Investasi Industri China di Bangkalan Disambut HIPMI, Dinilai Buka Banyak Lapangan Kerja
Sekolah Rakyat juga menerapkan aturan tidak membawa telepon seluler atau HP. Meski mengaku perlu beradaptasi, Fajar menilai aturan tersebut dapat membantunya lebih fokus belajar dan menjalani kehidupan secara mandiri.
Editor : Ubaidillah