RadarBangkalan.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti waktu pengiriman dan penyajian makanan dalam kasus kejadian luar biasa (KLB) dugaan keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Salah satu temuan yang menjadi fokus evaluasi adalah dugaan keterlambatan makanan sampai kepada penerima.
Khofifah mengatakan, terdapat perbedaan waktu pengiriman dan penyajian antara lembaga penerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama. Dari 18 lembaga penerima, 17 lokasi dilaporkan aman, sedangkan satu lokasi mengalami kasus gangguan kesehatan.
Baca Juga: Usai 49 Siswa dan Guru Keracunan MBG, SPPG Begadung 2 Nganjuk Tutup
"Diduga ada keterlambatan dalam menyajikan makanan kepada para santri," kata Khofifah saat memberikan keterangan di RSI Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9/2026).
Berdasarkan evaluasi sementara, makanan yang diterima sejumlah lembaga tersebut menggunakan menu, bahan, serta proses memasak yang sama. Perbedaan yang ditemukan justru berada pada waktu pengiriman hingga makanan dikonsumsi.
Pada lembaga yang tidak mengalami masalah, makanan disebut selesai dimasak sekitar pukul 05.00 WIB. Makanan kemudian dikirim sekitar pukul 07.00 WIB dan dikonsumsi sekitar pukul 10.00 WIB.
Sementara itu, pada lokasi yang mengalami kasus, makanan baru dikirim sekitar pukul 11.00 WIB dan kemudian dikonsumsi sekitar pukul 12.30 hingga 13.00 WIB.
Baca Juga: Ustaz di Pasuruan Diamankan, Diduga Cabuli Dua Murid Perempuan Usia 11 Tahun
"Jadi yang perlu kita evaluasi adalah time delivery dan time serving-nya. Jangan sampai makanan terlalu lama berada pada suhu ruang sebelum dikonsumsi," ujar Khofifah.
Waktu Pengiriman Jadi Fokus Evaluasi
Khofifah menegaskan, waktu makanan berada dalam perjalanan maupun sebelum dikonsumsi perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: 54 Karhutla Terjadi di Ponorogo hingga Agustus 2026, Luas Lahan Terdampak 189 Hektare
Makanan yang berada terlalu lama pada kondisi penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko pertumbuhan mikroorganisme tertentu atau terbentuknya toksin. Meski demikian, temuan tersebut belum dapat menjadi kesimpulan mengenai penyebab keracunan.
Penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para penerima makanan masih harus dipastikan melalui pemeriksaan, pengujian sampel, dan penyelidikan oleh pihak berwenang.
Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh proses penyediaan makanan diperketat, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengiriman, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.
"Yang paling penting adalah memastikan waktu pengiriman dan penyajian benar-benar sesuai dengan ketentuan. Ini harus menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi," tegas Khofifah.
Baca Juga: Nama Tak Muncul di Daftar Bansos? Begini Cara Cek Status dan Desil Pakai NIK
Baca Juga: Ribuan Jarum Suntik Bekas Dibuang di Sidoarjo, DLH Surabaya Dorong Proses Hukum
Kondisi Pasien Mulai Membaik
Di tengah proses penyelidikan, kondisi para santri yang menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan terus membaik.
Baca Juga: Dokter Ungkap Hubungan Berat Badan dan Tekanan Darah pada Penderita Hipertensi
Di RS Siti Hajar Sidoarjo, dari 27 pasien yang sebelumnya menjalani perawatan, sebanyak 24 orang dinyatakan membaik dan diperbolehkan pulang pada Kamis pagi.
Keluhan seperti mual dan pusing yang sebelumnya dialami para pasien juga dilaporkan telah menghilang.
Sementara tiga pasien lainnya masih menjalani observasi. Mereka diharapkan dapat segera diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatan dinyatakan stabil.
Tidak ada pasien yang dirawat di RS Siti Hajar dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Keluhan yang paling banyak dialami para pasien adalah mual dan pusing.
Baca Juga: BPBD Pamekasan Pasang Pamflet Cegah Karhutla di Hutan Jati, Warga Diminta Waspada
551 Orang Terdampak Dugaan Keracunan
Sebelumnya, ratusan santri Ponpes Mambaul Hikam mengalami sejumlah keluhan kesehatan setelah diduga mengonsumsi makanan dari program MBG. Para korban kemudian mendapatkan penanganan di sejumlah rumah sakit.
Berdasarkan data sementara per 2 September 2026, sekitar 551 orang tercatat terdampak dalam KLB dugaan keracunan yang berkaitan dengan makanan MBG/SPPG. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan dan penanganan korban masih berlangsung.
Baca Juga: Cara Menjaga Berat Badan Tetap Stabil Setelah Diet, Dokter Ungkap 4 Kuncinya
Selain Ponpes Mambaul Hikam, dugaan keracunan juga dilaporkan terjadi pada penerima makanan dari SPPG Kalitengah, termasuk santri dan siswa di wilayah Tanggulangin.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan distribusi makanan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada proses memasak, tetapi juga pada penyimpanan, pengiriman, waktu penyajian, hingga makanan dikonsumsi.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG tetap aman dikonsumsi oleh para penerima manfaat.
Editor : Ubaidillah