RadarBangkalan.id - Ketua Forum Pemuda Bangkalan (FPB), M. Mukri, menyoroti pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ia meminta pelaksanaan proyek jalan tidak hanya memperhatikan jumlah anggaran yang disiapkan, tetapi juga pemerataan, kualitas pekerjaan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebelumnya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp101 miliar untuk penanganan sekitar 56 ruas jalan pada tahun anggaran 2026. Namun, pelaksanaan sejumlah proyek sempat menghadapi kendala terkait penetapan harga satuan dan kondisi harga material. DPRD Bangkalan juga sebelumnya mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan penetapan harga satuan agar proyek infrastruktur 2026 dapat berjalan sesuai jadwal.
Baca Juga: Kemarau Panjang Picu Kebakaran Lahan di Towuti, TNI-Polri dan Damkar Bergerak Cepat
FPB Soroti Kondisi Jalan di Sejumlah Wilayah
M. Mukri mengatakan masih terdapat ruas jalan di sejumlah wilayah Bangkalan yang membutuhkan penanganan. Keluhan mengenai jalan rusak dan berlubang, khususnya di kawasan pinggiran, menurutnya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Mukri, kondisi infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jalan dinilai perlu dilakukan secara merata serta mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
"Ini perlu kita awasi bersama. Jangan sampai ada pembangunan jalan yang sudah dikerjakan, tetapi kualitas maupun pelaksanaannya tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di lapangan," ujar M. Mukri.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Pelamar Kerja, Disperinaker Surabaya Temukan Fakta soal Lowongan PT Hersindo
Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan terhadap ruas jalan yang belum mendapatkan perbaikan. Proyek yang telah selesai dikerjakan juga perlu diperiksa untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
Baca Juga: 500 Personel Dikerahkan, Karhutla Gunung Wilis di Nganjuk Dipastikan Mereda
Minta Pengawasan Proyek Jalan Diperkuat
FPB meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun lembaga pengawasan terkait melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, kontrak, atau ketentuan pengadaan.
Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memastikan anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur memberikan manfaat sesuai tujuan.
"Kami meminta agar pengawasan diperkuat dan bila diperlukan dilakukan audit sesuai kewenangan. Ini menyangkut uang negara yang bersumber dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang dirugikan apabila kualitas pembangunan tidak sesuai dengan yang seharusnya," tegasnya.
Sorotan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur juga muncul di tingkat DPRD Bangkalan. Pada Juni 2026, Komisi III DPRD Bangkalan meminta pemerintah daerah segera menuntaskan penetapan harga satuan proyek infrastruktur agar pelaksanaan pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. DPRD menyebut penyesuaian harga satuan berkaitan dengan kondisi pasar dan kelancaran proses pengadaan.
Pembangunan Jalan Diminta Berorientasi pada Manfaat
M. Mukri menambahkan pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan beberapa aspek, mulai dari pemerataan, kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran hingga manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Baca Juga: Nama Dicatut dalam Kasus Pasar Karangploso, Anggota DPRD Malang Adeng Lapor Polisi
FPB berharap Pemkab Bangkalan bersama instansi teknis dan lembaga pengawasan memastikan setiap proyek jalan yang menggunakan anggaran negara dilaksanakan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Pekerja Proyek Revitalisasi SDN Suko 1 Sidoarjo Diduga Abaikan Standar K3
Dengan demikian, perhatian terhadap pembangunan jalan tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Pelaksanaan proyek juga perlu memastikan anggaran terealisasi secara tepat, kualitas pekerjaan terjaga, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bangkalan.
Editor : Ubaidillah