RadarBangkalan.id - Korupsi selama ini dikenal sebagai salah satu masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak tata kelola pemerintahan, dan melemahkan kepercayaan publik. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan dampak korupsi tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat.
Temuan tersebut berasal dari studi berjudul The Influence of Perceived Government Corruption on Depressive Symptoms with Social Status as a Moderator yang dipublikasikan pada 2022. Penelitian ini menyoroti hubungan antara persepsi masyarakat terhadap korupsi pemerintah dengan munculnya gejala depresi.
Baca Juga: Rahasia Kopi Lebih Sehat, Tambahkan Bumbu Dapur Ini untuk Bantu Turunkan Risiko Diabetes
Penelitian menggunakan data dari survei China Family Panel Studies (CFPS) 2018 yang melibatkan 14.116 responden berusia 16 hingga 96 tahun di China.
Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi terhadap tingginya tingkat korupsi pemerintah memiliki hubungan positif yang signifikan dengan gejala depresi. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi seseorang terhadap praktik korupsi, semakin besar pula kemungkinan munculnya tekanan psikologis yang mengarah pada depresi.
Peneliti juga menemukan bahwa status sosial memiliki peran penting dalam hubungan tersebut. Individu dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki efek perlindungan yang dapat mengurangi dampak negatif persepsi korupsi terhadap kesehatan mental.
Baca Juga: Klaim Membengkak, BPJS Kesehatan Butuh Suntikan Dana Rp 20 Triliun
Selain itu, efek moderasi status sosial ditemukan signifikan pada kelompok responden yang memiliki tingkat pendidikan mulai dari sekolah menengah pertama (SMP) hingga sarjana.
Baca Juga: Harga Obat Mulai Naik Imbas Rupiah Melemah, Menkes Budi Buka Suara
Menurut para peneliti, korupsi dapat memicu berbagai dampak psikologis karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Kondisi ini juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, frustrasi, serta perasaan tidak berdaya dalam menghadapi sistem sosial yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
Baca Juga: Cara Mengatasi Anak Takut Dokter Gigi, Coba Program First Dental Visit dari Medikids
Perasaan-perasaan tersebut berpotensi meningkatkan stres psikologis dan memperburuk kesejahteraan mental dalam jangka panjang.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada sekadar memperbaiki tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut juga berpotensi menciptakan rasa keadilan sosial, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta mendukung kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan.
Baca Juga: BPOM Gerebek Gudang Kosmetik Ilegal di Tangerang, Nilainya Capai Rp 27,6 Miliar
Peneliti menilai bahwa negara-negara berkembang dan masyarakat yang sedang mengalami masa transisi perlu memperkuat kebijakan antikorupsi, membuka peluang mobilitas sosial yang lebih baik, serta meningkatkan optimisme masyarakat terhadap masa depan guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara psikologis.
Baca Juga: Anak Usia Berapa Boleh Diberi Susu Formula? Ini Kata Prof Rini Sekartini
Editor : Ubaidillah