RadarBangkalan.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan penyebab dominan kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, lebih dari 80 persen kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan berkaitan dengan pelanggaran standard operating procedure (SOP).
Sudaryono menyebut pelanggaran yang paling banyak ditemukan berkaitan dengan SOP konsumsi makanan. Selain itu, masih terdapat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memahami dan menjalankan prosedur pengelolaan makanan secara baik.
Baca Juga: Wanita Ini Hampir Buta 4 Bulan karena Lensa Kontak, Ternyata Dipicu Kebiasaan Mandi
"Terkait masalah keracunan, saya kira sebagian besar, lebih dari 80 persen, itu adalah pelanggaran SOP. Yang paling banyak adalah SOP konsumsi waktu," kata Sudaryono saat rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Sudaryono, pelanggaran SOP dapat terjadi pada sejumlah tahapan, mulai dari proses penyimpanan, waktu konsumsi hingga penyajian makanan.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara kapasitas produksi dapur MBG dan jumlah makanan yang harus disiapkan.
Ia mencontohkan, dapur dengan kapasitas terbatas terkadang harus memproduksi makanan dalam jumlah besar. Akibatnya, makanan dapat dimasak lebih awal dan kemudian disimpan sebelum didistribusikan atau disajikan.
"Beberapa kasus sebabnya adalah karena tidak paham SOP. SOP penyimpanan makanan disajikan misalnya kapasitas dapur, intinya adalah kenapa ada keracunan? Karena ada dapur kecil dikasih yang banyak, sehingga dia adanya memasak pagi-pagi, ditaruh dulu, dia masak lagi," ujar Sudaryono.
Baca Juga: Viral Tambal Gigi Sendiri Pakai Bahan Online, Dokter Ungkap Risiko Infeksi dan Radang
BGN Soroti Batas Waktu Konsumsi Makanan
Selain penyimpanan, BGN juga menemukan persoalan terkait batas waktu makanan untuk dikonsumsi atau expired date.
Baca Juga: Korban Keracunan MBG di Sidoarjo Capai 664 Orang, 77 Masih Dirawat
Sudaryono mencontohkan kasus keracunan yang dialami ratusan santri di Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan investigasi sementara BGN, makanan dalam kasus tersebut disebut dimasak sekitar pukul 05.00.
Makanan kemudian diberi label batas waktu konsumsi hingga pukul 10.00. Namun, menurut Sudaryono, makanan tersebut baru diantarkan ke sekolah setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
"Sudah tahu jam 10.00 tidak dikonsumsi, diantar sekolah di atas jam 11.00. Kalau enggak salah 11.40 baru diantar ke sekolah, baru dikonsumsi sekolah jam 12.00, jam 13.00, 12.14, terus," kata Sudaryono.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam rantai pengelolaan makanan, khususnya terkait waktu produksi, distribusi dan konsumsi.
Baca Juga: Usai 49 Siswa dan Guru Keracunan MBG, SPPG Begadung 2 Nganjuk Tutup
BGN Tekankan Pentingnya Disiplin SOP
Sudaryono menegaskan bahwa penjelasan mengenai pelanggaran SOP bukan dimaksudkan untuk membenarkan kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG.
Menurutnya, temuan tersebut justru menunjukkan bahwa kedisiplinan dalam menjalankan seluruh prosedur menjadi faktor penting untuk mencegah kasus serupa terulang.
Baca Juga: Ribuan Jarum Suntik Bekas Dibuang di Sidoarjo, DLH Surabaya Dorong Proses Hukum
"Sehingga bukan kami ingin memaklumi kasus-kasus itu, tapi ini pada intinya kami sampaikan bahwa ini terkait kedisiplinan," ujarnya.
BGN menilai kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian seluruh pengelola SPPG. Setiap tahapan pengelolaan makanan perlu dilakukan sesuai ketentuan, mulai dari menyesuaikan kapasitas produksi, proses penyimpanan, distribusi hingga memastikan makanan dikonsumsi dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Dengan penerapan SOP secara disiplin, BGN berharap risiko terjadinya masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG dapat ditekan.
Baca Juga: Bayi 1 Tahun Didiagnosis Sembelit, Ternyata Idap Kanker Langka dengan Tumor 30 Cm
Editor : Ubaidillah