RadarBangkalan.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, bersama dengan Mahfud MD, mencanangkan program insentif bagi guru ngaji di seluruh Indonesia sebagai bagian dari 21 program unggulan mereka. Meskipun diakui sebagai kontributor penting dalam mendidik masyarakat, guru ngaji seringkali tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang sepadan dengan dedikasi dan kontribusi mereka.
Menurut Tantan, juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pemberian tunjangan kepada guru ngaji menjadi penting dan layak untuk dipertimbangkan dari dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang moral dan kepatutan, program insentif ini dianggap sangat baik dan patut disambut dengan rasa syukur. Guru ngaji selama ini telah berperan aktif dalam meningkatkan kualitas moral dan keagamaan masyarakat, namun kontribusi mereka tidak selalu diakui.
Program insentif yang diusung oleh Ganjar-Mahfud akan memberikan tunjangan sebesar Rp1 juta setiap bulan kepada seluruh guru ngaji di Indonesia. Meskipun program ini dianggap sebagai langkah positif untuk merangsang pendidikan agama, Tantan mempertanyakan kompleksitas masalah kelembagaan guru ngaji di Indonesia. Guru ngaji memiliki berbagai tipologi, termasuk yang terafiliasi dengan institusi formal seperti masjid, sekolah, madrasah, dan pesantren, serta yang bekerja secara independen di masyarakat.
Dalam pandangan Tantan, diperlukan perancangan parameter yang adil dan berkeadilan untuk mendata guru ngaji yang layak menerima insentif. Keberadaan parameter ini dianggap penting agar guru ngaji yang tidak terafiliasi dengan institusi formal, tetapi dengan tulus hati mengajar ngaji di masyarakat, tidak terabaikan. Parameter tersebut juga dianggap dapat mencegah terjadinya ketidakadilan, di mana guru ngaji yang bayarannya di bawah standar justru menjadi pengajar yang paling ikhlas.
Meskipun program ini menjadi langkah positif, Tantan juga menyoroti kebutuhan untuk merancang aturan dan instrumen negara yang mengatur standar dan sertifikasi guru ngaji. Saat ini, posisi guru ngaji belum termaktub dalam undang-undang apapun, dan Tantan menekankan perlunya instrumen kenegaraan yang mengatur bahwa guru ngaji yang telah tersertifikasi oleh lembaga negara berhak mendapatkan insentif.
Tantan berpendapat bahwa tanpa adanya aturan dan lembaga negara yang merinci hal tersebut, program gaji bagi guru ngaji mungkin sulit terlaksana. Ia menekankan bahwa Ganjar-Mahfud perlu menyusun instrumen kenegaraan dan pemerintahan yang mencantumkan persyaratan tersebut agar program ini dapat dijalankan secara efektif dan adil.
Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Usman M. Tokan, menegaskan bahwa program ini lahir dari keprihatinan pasangan tersebut terhadap minimnya perhatian negara terhadap guru ngaji. Ia menjelaskan bahwa lembaga negara akan ditunjuk untuk mengkaji standarisasi dan sertifikasi guru ngaji yang berhak menerima gaji dari negara. Usman menambahkan bahwa program serupa juga akan dirancang untuk guru agama selain agama Islam, sebagai bagian dari upaya mereka dalam menjemput bonus demografi dan meningkatkan kualitas pendidikan agama di Indonesia secara menyeluruh.
Dengan menghadirkan perspektif lokal, program ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret menuju perubahan nyata dalam kualitas pendidikan agama di Indonesia. Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan cermat dan memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima insentif, termasuk guru ngaji yang bekerja secara independen, dapat mendapatkan apresiasi dan dukungan yang setimpal.