RadarBangkalan.id - Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk melanjutkan proses seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024, yang melibatkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Informasi ini diungkapkan melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), yang menyatakan bahwa kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) yang akan diprioritaskan dalam rekrutmen CASN 2024 melibatkan formasi pada pelayanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan.
Tahun depan, pemerintah akan terus fokus pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, sesuai dengan amanah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses rekrutmen CASN di tahun mendatang akan tetap membuka peluang bagi lulusan baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS 2024.
Dalam kebijakan rekrutmen CASN tahun depan, pemerintah berencana untuk mengurangi jabatan-jabatan yang terkena dampak transformasi digital. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyatakan, Rekrutmen ASN diharapkan mengutamakan talenta-talenta digital dengan fokus menciptakan nilai tambah ekonomi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pemerintah akan SDM yang memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, seiring dengan fokus pada penguatan keamanan siber nasional.
Selain itu, pemerintah juga akan membutuhkan posisi yang memahami pariwisata nasional, mengingat pemerintah tengah berfokus menggarap lima destinasi wisata super prioritas. Oleh karena itu, berbagai formasi akan disiapkan khusus untuk para fresh graduate yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan.
Kemenpan RB mencatat bahwa kebutuhan CPNS tahun 2024 mencapai 1,3 juta formasi, yang akan memberikan peluang besar bagi para fresh graduate. Formasi yang akan diprioritaskan dalam rekrutmen CASN 2024 termasuk posisi calon hakim (cakim), yang saat ini masih mengalami kekurangan menurut data Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi kekurangan tersebut, Menteri PANRB Anas mengungkapkan, Jadi setelah beberapa waktu tidak ada formasi cakim (calon hakim) secara besar-besaran, maka ini menjadi pertimbangan dari Kementerian PANRB untuk menyediakan formasi untuk calon hakim tahun 2024 karena kekurangannya cukup banyak. Pengadaan calon hakim ini dilakukan untuk mengisi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).
Pengadaan hakim akan melibatkan seleksi dari calon hakim Analis Perkara Peradilan, yang sebelumnya telah diangkat sebagai PNS sesuai dengan penetapan kebutuhan CPNS dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Proses pengadaan hakim akan mengikuti tahapan umum pengadaan CASN, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pengangkatan sebagai hakim. Namun, untuk menjadi hakim, akan dilakukan uji kompetensi kembali oleh Mahkamah Agung.
Meskipun demikian, masih diperlukan sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mengisi kebutuhan beberapa unit kerja pengadilan baru yang berada di lingkungan MA. Kebutuhan formasi di lingkungan Mahkamah Agung mencapai puluhan ribu, melibatkan hakim peradilan umum, hakim peradilan agama, hakim peradilan tata usaha negara, serta ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK. Proses ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas dalam mendukung peradilan dan berbagai sektor pemerintahan.