Radarbangkalan.id - Ancaman penembakan yang dialami oleh calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, melalui media sosial, menjadi sorotan utama.
Informasi mengenai ancaman tersebut muncul dari cuitan akun pengguna X dengan username @sleepyiysloth, yang mengunggah tangkapan layar berisi komentar ancaman di platform TikTok.
Komentar yang ditulis oleh pengguna dengan username @Rifanariansyah menyatakan, "Izin bapak, nembak kepala anis hukumannya berapa lama ya?".
Ancaman tersebut tidak dianggap enteng, dan tim hukum dari Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin atau Timnas Amin segera melaporkan akun tersebut ke pihak Kepolisian.
Baca Juga : Komite Sekolah Dilarang Tarik Uang Ke Siswa, Wali Kota Surabaya Tegas!
Timnas Amin berharap agar pihak Kepolisian dapat melakukan penyelidikan mendalam terkait ancaman pembunuhan ini, mengingat potensi bahaya yang dapat merugikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Tim hukum Amin sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini karena sangat membahayakan keselamatan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan merupakan perbuatan yang sangat berbahaya di saat kontestasi Pemilu 2024 sedang berlangsung," ujar juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, pada Jumat (12/1/2024).
Baca Juga : 2024 Duel Sengit! Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo
Tidak hanya Timnas Amin yang angkat bicara, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, juga turut menyampaikan pendapatnya mengenai peristiwa ini.
Ganjar mengungkapkan kekecewaannya terhadap ancaman penembakan yang dialamatkan kepada Anies Baswedan.
Menurut Ganjar, ancaman semacam itu tidak mencerminkan semangat demokrasi yang seharusnya dijaga di Indonesia.
Apalagi, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, di mana demokrasi seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan pilihan.
"Kalau kita sudah punya demokrasi, jangan ngancam gitu. Biarkan rakyat bisa memilih dengan baik," kata Ganjar saat ditemui di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Ia menyoroti pentingnya menjaga demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap kebebasan bersuara dan hak memilih warga negara.
Baca Juga : Tok! Insentif Guru Ngaji Siap Direalisasikan Paslon No. Urut 3 Ganjar-Mahfud
Ganjar juga membahas tentang pentingnya menjaga kampanye yang sehat dan konstruktif.
Menurutnya, dalam menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu kandidat, sebaiknya dilakukan melalui kampanye negatif yang tidak bersifat personal.
"Debat itu seharusnya untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam memilih.
Masing-masing kandidat diminta untuk menunjukkan gagasannya, dan tentu saja akan ada pendapat yang berbeda.
Itu adalah proses yang biasa dalam perhelatan Pemilu," ungkap Ganjar.
Baca Juga : Resmi! Gaji PNS Naik 8% dan Gaji Pensiun Naik 12% Mulai Januari 2024
Ganjar menekankan bahwa kampanye negatif boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mencapai tingkat kampanye hitam yang bersifat merusak dan menyudutkan secara personal.
"Tidak boleh black campaign, tapi negative campaign boleh. Silakan dipositifkan. Itulah proses perdebatan," pungkasnya.
Dalam situasi ini, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama menjaga demokrasi, memastikan bahwa pilihan politik dapat disuarakan secara damai, dan mengecam segala bentuk ancaman atau tindakan kekerasan yang dapat merugikan integritas demokrasi Indonesia. ***
