Radarbangkalan.id - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengemukakan keprihatinan mengenai peningkatan terus-menerus aliran dana pupuk subsidi dari Pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Dalam acara rembuk rakyat di daerah Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada Rabu (31/1), Mahfud menyatakan keheranannya terhadap fenomena tersebut.
Berdasarkan data yang dimilikinya, Mahfud MD melihat bahwa jumlah petani cenderung berkurang setiap tahun, sementara lahan yang dapat digarap oleh petani lokal juga semakin sempit.
Namun, pupuk subsidi dari Pemerintah terus meningkat, menciptakan ketidaksesuaian antara kebijakan dan keadaan riil di lapangan.
Baca Juga : Sosok Diduga Ibu Hasan Tanjung, Pelaku Carok Maut Yang Tewaskan 4 Orang di Bangkalan
"Dari hasil pendataan kami, jumlah petani itu setiap tahun berkurang.
Karena orang bertani merasa tidak punya harapan yang bagus, sehingga lebih banyak pergi ke kota tidak mau bertani," ungkap Mahfud, mencermati dampak dari situasi ini.
Baca Juga : Demo Kepala Desa Depan Gedung DPR Ricuh, Warganet: Ga pake akal
Menurut Mahfud, permasalahan ini tak lepas dari ulah oknum yang terlibat dalam praktik korupsi.
Mahfud berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mengungkap oknum-oknum koruptor tersebut, sambil menegaskan niatnya untuk menyelenggarakan distribusi pupuk yang tepat sasaran.
Baca Juga : Mat Tanjar dan Mat Terdam Saat Warga Antar Jenazah Usai Carok Mengerikan: Gak Tega Lihat Luka
"Oleh sebab itu, yang begini ini kita tertibkan.
Penyediaan pupuk yang cukup dan harus sampai pada seluruh rakyat yang membutuhkannya," tegas Mahfud, menunjukkan kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Lebih lanjut, Mahfud merinci bahwa salah satu permasalahan masyarakat adalah adanya oknum aparat hukum yang tidak mampu menegakkan keadilan.
Meskipun hukum seharusnya menjadi kunci kesejahteraan rakyat, keberadaan oknum-oknum tersebut malah merugikan masyarakat.
Baca Juga : Usai Aba Idi Pamit, PJ Bupati Sampang Dilantik dan Gelar Silaturahmi Bersama Stakeholder dan Masyarakat
Oleh karena itu, Mahfud berkomitmen untuk memberantas oknum-oknum aparat yang kerap tidak menjalankan hukum secara adil.
"Hukum itu menjadi kunci dari kesejahteraan rakyat.
Karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka hak-hak rakyat akan terlanggar.
Sudah lapor di polisi, tidak diproses," paparnya.
Dalam kampanyenya di Lampung, Mahfud didampingi Dewa Penasiha TPN Ganjar-Mahfud dan Yenny Wahid, mengajak warga Lampung untuk mendukung Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Presiden 2024.
Mahfud meyakinkan bahwa Ganjar-Mahfud adalah duet yang paling memahami berbagai permasalahan masyarakat.
Baca Juga : Perdebatan Memanas: Solusi Pinjol ITB di Bawah Sorotan Kritis Mahasiswa
"Mahfud MD peluru tidak terkendali dalam memberantas korupsi.
Rekam jejaknya terlihat nyata.
Ketika menjabat sebagai ketua MK, tidak bisa disogok oleh orang-orang kaya dan bersuara untuk memenangkan kasusnya," ujar Yenny, menegaskan integritas Mahfud di bidang hukum.
Baca Juga : Kontroversi Solusi Pinjol ITB: Antara Penyelesaian Finansial dan Risiko Mahasiswa
Yenny menilai ketegasan Mahfud di bidang hukum telah teruji dan tidak membeda-bedakan orang saat menegakkan hukum.
"Bagi Pak Mahfud, hukum harus adil.
Tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah," pungkasnya, mencerminkan komitmen Mahfud untuk menciptakan sistem hukum yang merata dan adil bagi seluruh masyarakat. ***