RadarBangkalan.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia telah menanggapi secara terbuka kritik yang ditujukan kepadanya melalui film dokumenter Dirty Vote, yang menggambarkan dugaan kecurangan dalam proses pemilu.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa Bawaslu tidak menghalangi kritik tersebut, namun ia juga menyatakan keprihatinan akan potensi dampak film dokumenter ini terhadap proses pemungutan suara yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.
Bagja menyampaikan kekhawatiran bahwa konten film tersebut dapat memicu konflik dan gangguan dalam proses pemungutan suara yang sedang mendekati, sehingga diharapkan agar hal-hal yang berpotensi memicu konflik dapat dihindari.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Senin (12/2), Bagja memberikan jaminan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meskipun Bawaslu telah bekerja sesuai dengan tugasnya, Bagja mengakui bahwa penilaian terhadap kinerja lembaga ini dapat bervariasi tergantung dari perspektif masyarakat.
Ia mengatakan bahwa Bawaslu tidak bertujuan untuk mengarahkan perspektif masyarakat, melainkan memperjuangkan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-undang.
Film dokumenter Dirty Vote, yang menggambarkan dugaan kecurangan pemilu, telah ditayangkan pada Minggu sebelumnya.
Film ini merupakan hasil kolaborasi dari sejumlah elemen masyarakat sipil yang bertujuan untuk mengungkap desain kecurangan dalam proses pemilu.
Dirty Vote secara eksploratif memaparkan analisis hukum tata negara dari tiga ahli yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang didasarkan pada fakta dan data konkret.
Menurut Bivitri, film Dirty Vote menjadi catatan sejarah tentang kerusakan demokrasi pada suatu titik waktu, di mana kekuasaan digunakan secara terbuka oleh orang-orang yang terpilih melalui proses demokratis.
Ia menyoroti dua hal utama dalam film tersebut, yakni pentingnya melihat pemilu bukan hanya sebagai peristiwa penghitungan suara semata, melainkan sebagai keseluruhan proses yang harus dilaksanakan secara adil sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
Selain itu, ia juga menyoroti penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar prinsip demokrasi dalam negara hukum.
Bivitri mengingatkan bahwa sikap publik dalam menghadapi isu ini sangat penting dalam sejarah bangsa.
Ia menantang apakah masyarakat akan diam saja menghadapi praktik-praktik yang merusak demokrasi, atau akan bersuara dan bertindak untuk menjaga integritas republik yang diharapkan.
Pesan serupa juga disampaikan oleh Feri Amsari, yang menekankan bahwa esensi dari pemilu adalah cinta terhadap tanah air.
Baginya, membiarkan kecurangan merajalela dalam proses pemilu adalah sama dengan merusak masa depan bangsa ini.
Feri juga menyoroti bahwa kekuasaan memiliki batas, dan rezim yang lupa akan batas kekuasaan tersebut cenderung untuk melanggarnya.
Menurutnya, kekuasaan seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. ***
Editor : Azril Arham