Radarbangkalan.id – Jazuli menegaskan bahwa KPU perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang disebut sebagai 'real count', yakni penghitungan suara yang ditampilkan di situs web resmi KPU.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjelaskan kepada publik mengapa angka-angka tersebut demikian.
Perhatian terhadap akurasi penghitungan suara dalam Sirekap dipicu oleh kekhawatiran bahwa ketidakakuratan data tersebut dapat merusak integritas hasil pemilu.
Jazuli mengungkapkan bahwa fraksinya menerima banyak masukan dari masyarakat terkait hasil perhitungan suara yang dipublikasikan di laman resmi KPU.
Dalam konteks ini, Jazuli menegaskan bahwa keakuratan dan validitas sistem penghitungan KPU harus dijamin untuk menghindari timbulnya keraguan dan pertanyaan dari publik.
Namun, respon dari Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, menunjukkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi kesalahan konversi dalam membaca data Formulir Model C1-Plano, yang merupakan catatan hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024 yang diunggah ke dalam Sirekap.
Meskipun proses konversi tersebut mengalami kesalahan, Hasyim menegaskan bahwa pihaknya secara aktif memantau dan akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan tersebut.
Baca Juga: Penyakit Jantung Menjadi Penyebab Kematian Terbanyak Petugas Pemilu
Di sisi lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa meskipun Sirekap digunakan oleh KPU RI sebagai alat bantu, namun bukanlah penentu hasil resmi Pemilu 2024.
Rahmat menyoroti bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penentuan hasil resmi tetap berdasarkan pada proses manual rekapitulasi, bukan Sirekap.
Bagja juga menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian terhadap permasalahan yang muncul terkait Sirekap, termasuk berbagai informasi yang tersebar di media sosial, yang mencakup kemungkinan kesalahan input data atau masalah dalam proses pembacaan. ***
Sumber : Jawa Pos