RadarBangkalan.id - Ketika sorotan terhadap integritas Pemilu 2024 semakin tajam, suara rakyat tidak lagi hanya terdengar dalam debat, tetapi juga dalam aksi nyata.
Senin (19/2/2024), Gerakan Keadilan Rakyat menambah deretan demo pemilu 2024 di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat.
Sejumlah massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).
Pantauan Media, mereka tiba pada pukul 11.00 WIB. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa."
Selain itu, mereka juga membawa dua banner lain. Salah satunya berisi data dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di sejumlah wilayah.
Salah satu koordinator aksi, Noviana Kurniati, mengatakan bahwa aksi mereka merupakan masukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bekerja secara profesional.
"Harus bisa tidak ada tebang pilih. Bersikap netral dan tahu fungsi dan tupoksinya," tegas dia. Sebagai informasi, massa akan melakukan longmarch menuju kantor Bawaslu pukul 11.00 WIB dan melanjutkan penyampaian aspirasi di sana.
Dalam sorotan kritis terhadap jalannya Pemilu 2024, suara massa terus menjadi panggilan bagi otoritas penyelenggara.
Dengan tuntutan agar proses pemilu berjalan secara adil dan transparan, demonstrasi Gerakan Keadilan Rakyat hari ini menjadi bukti bahwa semangat demokrasi di Indonesia masih terus berkobar.
Aksi tersebut menjadi saksi bisu peran masyarakat dalam mengawal integritas Pemilu 2024. Dengan latar belakang sorotan terhadap potensi kecurangan,
massa membawa pesan kuat bahwa mereka tidak hanya ingin meramaikan jalannya demokrasi, tetapi juga menuntut kejelasan dan keadilan dalam setiap langkah proses pemilu.
Spanduk "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa" menjadi poin sentral dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap jalannya proses pemilihan.
Data dugaan kecurangan yang terpampang di salah satu banner memberikan dimensi konkret atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap integritas Pemilu.
Noviana Kurniati sebagai koordinator aksi menjadi juru bicara yang menekankan pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penjaga keadilan.
Seruan agar Bawaslu bersikap netral dan memahami fungsi dan tupoksinya mencerminkan keinginan agar lembaga tersebut menjadi penengah yang adil dan profesional.
Longmarch menuju kantor Bawaslu menjadi langkah nyata yang diambil massa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dengan langkah bersama, mereka berusaha menarik perhatian otoritas agar melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan memastikan bahwa Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya.
Aksi Gerakan Keadilan Rakyat juga memberikan pesan bahwa semangat demokrasi di Indonesia masih tetap berkobar.
Meskipun menghadapi ketegangan dan ketidakpastian, masyarakat tidak berdiam diri. Mereka aktif turun ke jalan, menyuarakan keprihatinan, dan menuntut transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Dengan demikian, aksi tersebut tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk tindakan konkret dari suara rakyat yang berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Sebuah pengingat bagi semua pihak terkait bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. ***
Editor : Raditya Mubdi