RadarBangkalan.id - Dalam tengah sorotan terhadap integritas Pemilu 2024 yang semakin memanas, suara rakyat tak lagi hanya bersuara dalam debat, melainkan terlihat melalui aksi nyata.
Pada Senin (19/2/2024), Gerakan Keadilan Rakyat melanjutkan deretan demonstrasi pemilu 2024 di Silang Monas Barat Daya, Gambir, Jakarta Pusat.
Sejumlah massa, yang mengidentifikasi diri sebagai anggota Gerakan Keadilan Rakyat, menggelar aksi tersebut dan tiba sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka membawa spanduk yang berteriak, "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa". Tak hanya itu, dua banner lainnya turut diarak, salah satunya berisi data dugaan kecurangan pemilu yang mereka klaim terjadi di beberapa wilayah.
Noviana Kurniati, salah satu koordinator aksi, menjelaskan bahwa demonstrasi mereka bukan sekadar unjuk rasa,
melainkan juga sebagai bentuk masukan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar menjalankan tugasnya secara profesional.
"Harus bisa tidak ada tebang pilih. Bersikap netral dan mengerti fungsi dan tupoksinya," ungkapnya. Rencananya, massa akan melakukan longmarch menuju kantor Bawaslu pada pukul 11.00 WIB dan melanjutkan penyampaian aspirasi di sana.
Dalam sorotan tajam terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, suara keras dari massa terus memanggil otoritas penyelenggara.
Dengan tuntutan agar proses pemilu berlangsung adil dan transparan, demonstrasi Gerakan Keadilan Rakyat hari ini menjadi bukti bahwa semangat demokrasi di Indonesia masih membara.
Aksi tersebut menjadi saksi bisu peran masyarakat dalam mengawal integritas Pemilu 2024.
Dengan latar belakang sorotan terhadap potensi kecurangan, massa membawa pesan kuat bahwa mereka tidak hanya ingin meramaikan jalannya demokrasi,
tetapi juga menuntut kejelasan dan keadilan dalam setiap langkah proses pemilu.
Spanduk "Selamatkan Demokrasi, Tolak Pemilu Rekayasa" menjadi poin sentral dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap jalannya proses pemilihan.
Data dugaan kecurangan yang terpampang di salah satu banner memberikan dimensi konkret atas ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap integritas Pemilu.
Noviana Kurniati sebagai koordinator aksi menjadi juru bicara yang menekankan pentingnya keterlibatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penjaga keadilan.
Seruan agar Bawaslu bersikap netral dan memahami fungsi dan tupoksinya mencerminkan keinginan agar lembaga tersebut menjadi penengah yang adil dan profesional.
Langkah nyata menuju kantor Bawaslu menjadi upaya konkret massa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dengan langkah bersama, mereka berusaha menarik perhatian otoritas agar melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan memastikan bahwa Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya.
Aksi Gerakan Keadilan Rakyat juga memberikan pesan bahwa semangat demokrasi di Indonesia masih tetap berkobar.
Meskipun menghadapi ketegangan dan ketidakpastian, masyarakat tidak berdiam diri. Mereka aktif turun ke jalan, menyuarakan keprihatinan, dan menuntut transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Aksi tersebut tak sekadar seremonial, melainkan tindakan konkret dari suara rakyat yang berkomitmen menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Sebuah pengingat bagi semua pihak bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.***
Editor : Raditya Mubdi