Radarbangkalan.id – Pengurangan anggaran subsidi energi untuk mengalokasikan dana bagi program makan siang gratis merupakan langkah yang tidak tanpa risiko.
Selain berpotensi tidak mampu mengentaskan kemiskinan, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi kelompok masyarakat menengah secara negatif.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dalam meningkatkan pendapatan negara guna mendukung agenda tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, sebagai langkah awal, pelaksanaan program makan siang gratis sebaiknya dimulai dengan skala kecil, misalnya melalui pilot project di daerah-daerah dengan angka gizi buruk yang tinggi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Dari hasil implementasi di daerah tersebut, akan dapat dievaluasi efektivitasnya sebelum diperluas ke wilayah lain.
Bhima menekankan pentingnya evaluasi sebagai dasar untuk pengembangan dan perluasan program tersebut.
Baca Juga: Beri Tanggapan Terhadap Pelantikan AHY, Wapres Ma'ruf Amin Titip Soal Pemberantasan Mafia Tanah
Meskipun wacana untuk mengalihkan subsidi energi telah diusulkan oleh TKN Prabowo-Gibran sebagai opsi yang lebih tepat sasaran, Bhima menyoroti dampak potensial dari kebijakan tersebut.
Ia menekankan bahwa banyak kalangan masyarakat menengah yang menggunakan bahan bakar minyak jenis pertalite, yang tidak mendapatkan subsidi BBM menurut regulasi yang ada.
Sehingga, pengalihan subsidi tersebut berpotensi meningkatkan beban biaya hidup bagi masyarakat menengah, yang pada akhirnya dapat memperluas jumlah orang miskin.
Baca Juga : Link Resmi Nonton Classroom of The Elite Season 3 Episode 6 Subtitle Indonesia
Tak hanya itu, penyesuaian harga BBM juga dapat berdampak pada inflasi, terutama pada harga bahan pangan.
Bhima mencatat contoh penyesuaian harga bio solar pada tahun 2022 yang berdampak pada kenaikan harga produksi pertanian.
Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara seksama mengenai implikasi dari kebijakan pengalihan subsidi energi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bhima menegaskan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis tidak seharusnya diambil dari subsidi energi.
Baca Juga: Harga Beras Makin TInggi, Ganjar Pranowo Sindir Bansos yang Digencarkan Jokowi
Mengingat kondisi ekonomi saat ini yang masih mengalami tekanan, terutama bagi kelompok menengah rentan.
Sebagai alternatif, Bhima mengusulkan pendanaan untuk program tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti hasil lelang aset BLBI atau menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak terserap untuk keperluan tersebut.
Selain itu, pengumpulan dana juga bisa dilakukan melalui ekstensifikasi pajak atas perluasan objek pajak baru, bukan dengan meningkatkan intensifikasi pajak yang dapat membebani wajib pajak yang sudah ada.
Bhima menyoroti bahwa mengandalkan hanya pada penerimaan negara saat ini tidaklah cukup, terutama dengan kondisi global yang tidak menentu.
Baca Juga: Krisis Pangan: Pedagang Nasi di Palmerah Jakarta Barat Terjerat dalam Lonjakan Harga
Proyeksi pendapatan pajak dari sektor migas dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dua tahun ke depan juga dinilai menantang.
Kebijakan peningkatan rasio pajak dalam negeri juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena berpotensi menghambat konsumsi, terutama bagi kalangan menengah rentan miskin.
Padahal, salah satu tujuan dari program makan siang gratis adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan.
Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam merancang kebijakan terkait program makan siang gratis ini, yang memperhitungkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi, distribusi keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. ***