Radarbangkalan.id – Fenomena pesatnya perkembangan media sosial telah memberikan ruang bagi mereka untuk menyebarkan doktrin dan menggalang dukungan terhadap paham ekstrem yang mereka anut.
Menurut Muhamad Syauqillah, Ketua Program Studi Kajian Terorisme di Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), penting bagi pemerintah untuk tidak mengabaikan keberadaan kelompok-kelompok ekstremis setiap ada agenda nasional.
Contohnya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi yang meskipun telah resmi dibubarkan, namun masih aktif dan terlihat secara terang-terangan, terutama di masa transisi kepemimpinan pada tahun 2024.
Menurut Syauqillah, kelompok-kelompok ekstremis selalu mencari peluang untuk mengemukakan gagasan-gagasan mereka di tengah-tengah agenda nasional.
Kembalinya HTI ke panggung publik adalah bukti kuat bahwa organisasi transnasional ini masih memiliki pengaruh yang signifikan di Indonesia.
Baca Juga : Lanjutkan PHK Massal, Meta Sesuaikan Diri dengan Era Pascapandemi
"Meskipun HTI telah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, namun jaringan-jaringannya masih tetap aktif dan beroperasi.
Sebuah contoh konkret adalah acara yang dihadiri oleh ribuan orang beberapa waktu lalu, dengan pesan yang sangat jelas: mendirikan khilafah," tegas Syauqillah.
Menurutnya, gerakan untuk mendirikan khilafah ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Meskipun angka kejahatan terorisme belakangan ini menunjukkan tren penurunan, namun pemikiran-pemikiran radikal dan ekstremisme yang merongrong ideologi Pancasila dan persatuan NKRI masih terus berkembang.
Baca Juga: Program Makan Siang dan Susu Gratis Picu Kenaikan Inflasi Serta Potensi Orang Miskin Meningkat
Syauqillah juga menyebutkan bahwa era media sosial yang begitu merajalela menjadi sarang bagi agitasi dan propaganda kelompok-kelompok radikal dan ekstremis.
Kelompok-kelompok ini terutama mengincar perempuan dan anak muda, baik dari generasi milenial maupun gen-Z, yang rentan terpengaruh dan menjadi sasaran rekrutmen bagi kelompok-kelompok terorisme.
"Dalam situasi politik yang masih memanas seperti saat ini, di mana polarisasi di kalangan elite politik masih belum menunjukkan tanda-tanda rekonsiliasi, risiko akan bangkitnya kembali kelompok-kelompok teroris yang selama ini tampak terkendur," ungkapnya.
Oleh karena itu, Syauqillah menekankan perlunya pemerintah untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan dan ketegasan terhadap penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Jika diperlukan, maka regulasi yang tegas harus dibentuk untuk melarang penyebaran ideologi-ideologi yang mengancam ideologi negara.
"Lebih baik mencegah daripada mengobati luka akibat kelalaian kita dalam memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia," tambahnya.
Syauqillah juga menyoroti pergeseran tren terorisme, khususnya dalam bentuk terorisme siber.
Dia menegaskan bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam bidang keamanan harus bersatu untuk menghadapi ancaman terorisme siber secara komprehensif.
Penting juga untuk membangun narasi alternatif yang dapat menentang kampanye-kampanye khilafah yang diusung oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti HTI. ***