RadarBangkalan.id - Pada awal tahun 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencatat jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah mencapai Rp 107,6 triliun.
Angka ini merupakan bagian dari strategi pengelolaan fiskal pemerintah dalam mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pada tahun ini mencapai Rp 648,1 triliun.
Meskipun masih pada tahap awal tahun, langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan negara.
"Kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar Rp107,6 triliun di 2024 ini," demikian disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 dilansir dari Antara, Jumat (23/2/2024).
Pendekatan yang diambil dalam mengelola utang ini melibatkan berbagai instrumen, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan pemerintah.
Suahasil menekankan pentingnya penanganan utang yang cerdas, dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan serta upaya mitigasi risiko yang tepat.
Dalam konteks ini, kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) menjadi krusial dalam menentukan waktu, jumlah, dan jenis instrumen utang yang optimal.
"Kita juga oportunistik, yaitu mencari kesempatan-kesempatan yang tepat dan secara terukur sesuai dengan target-target di dalam APBN," ungkapnya, menyoroti fleksibilitas yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan ekonomi.
Selain itu, realisasi APBN pada bulan Januari 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp 31,3 triliun, yang setara dengan 0,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kelebihan tersebut terutama didorong oleh pendapatan negara yang melampaui belanja negara.
Penerimaan dari sektor perpajakan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, dengan realisasi mencapai Rp 172,2 triliun atau sekitar 7,5 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, belanja negara terekam sebesar Rp 184,2 triliun, yang setara dengan 5,5 persen dari total APBN.
Tidak hanya itu, transfer ke daerah (TKD) juga mencapai realisasi yang signifikan, mencapai Rp 87,8 triliun atau sekitar 10,2 persen dari total APBN yang dialokasikan untuk tujuan tersebut.
Dalam analisis yang lebih mendalam, keseimbangan primer APBN pada bulan Januari 2024 menunjukkan surplus sebesar Rp 61,4 triliun.
Keseimbangan primer ini adalah hasil selisih antara total pendapatan negara dengan belanja negara, tidak termasuk pembayaran bunga utang yang menjadi faktor penting dalam menilai kesehatan fiskal suatu negara. ***
Editor : Azril Arham