Radarbangkalan.id – Hal ini disampaikannya dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada hari Senin (26/2).
Menurut Jokowi, Rencana APBN 2025 harus menjadi instrumen yang mampu menyesuaikan diri dengan visi dan program kerja yang diusung oleh presiden yang akan terpilih nanti.
"RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," ujar Jokowi, sambil memimpin rapat tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan hasil Pilpres 2024 dalam penyusunan RAPBN, karena yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN 2025 adalah presiden yang terpilih.
Ini menunjukkan pentingnya kohesi antara pemerintah yang berada dalam masa transisi dengan agenda-agenda pembangunan jangka panjang.
Baca Juga : Xiaomi Umumkan Pembukaan Pabrik Terbarunya, Klaim Bisa Produksi Sampai 10 Juta Smartphone
Selain itu, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi juga menyoroti stabilitas pangan menjelang bulan Ramadan pada Maret 2024.
Dia meminta seluruh kementerian untuk waspada terhadap stabilitas harga bahan pokok, agar masyarakat dapat berkonsentrasi pada ibadahnya dengan tenang.
Jokowi juga menekankan percepatan dalam pembagian paket perlindungan sosial dan jaringan perlindungan sosial (jarlinsos).
Baca Juga : Apple Vision Pro Kembali Dapat Keluhan, Kali Ini Terkait Layar yang Retak
Dalam konteks persiapan menyambut musim mudik Idul Fitri, Jokowi menyoroti pentingnya persiapan infrastruktur dan moda transportasi.
Dia mengingatkan bahwa sektor ini sangat vital karena akan berhubungan langsung dengan mobilitas masyarakat yang akan meningkat saat musim mudik nanti.
Selain itu, Jokowi juga menyoroti kerangka ekonomi makro 2025 dengan mempertimbangkan situasi dan ketidakpastian ekonomi global.
Dia mencatat bahwa beberapa negara seperti Jepang dan Inggris telah masuk ke dalam status resesi, sehingga perlu adanya antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kehati-hatian, optimisme, dan kredibilitas yang terjaga.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan penajaman fokus dengan menyusun berbagai rencana yang responsif terhadap potensi gejolak dan krisis yang mungkin terjadi.
"Transformasi ekonomi harus menjadi fokus dalam kebijakan fiskal untuk tahun 2025, sesuai dengan yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir," tegas Jokowi, menyatakan bahwa kebijakan fiskal haruslah mendukung proses transformasi ekonomi yang telah dilakukan selama ini. ***