Radarbangkalan.id – Dalam pertemuan di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta, pada hari Senin (26/2), Mahfud MD menyatakan keyakinannya bahwa penyaluran dana untuk program makan siang gratis tidak semestinya dimasukkan ke dalam APBN 2025.
Argumennya berfokus pada fakta bahwa RAPBN 2025 masih merupakan domain program-program yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Adanya kebijakan makan siang gratis yang menjadi salah satu program dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menjadi konteks yang lebih luas dalam diskusi ini.
Mahfud menyoroti pertanyaan esensial tentang kecocokan waktu antara pengeluaran APBN dan kepemimpinan yang menginisiasinya.
Ia menekankan bahwa RAPBN seharusnya mencerminkan arah kebijakan dari pemerintahan yang memimpin, yang pada tahun 2025 nantinya akan merupakan pemerintahan baru.
"Mestinya, alokasi untuk program makan siang gratis ini menjadi bagian dari APBN Perubahan 2025 yang akan disusun oleh pemerintahan baru.
Perubahan ini diharapkan akan disetujui pada bulan Juni tahun 2025," ungkap Mahfud, memberikan penekanan pada proses yang tepat dan proporsional dalam penentuan alokasi anggaran.
Baca Juga : Kemendag Berencana Panggil TikTok Terkait Pelanggaran Fitur Keranjang Kuning dan Transaksi Komersial
Meskipun mengajukan pandangan kritisnya, Mahfud mencoba menurunkan intensitas kontroversi dengan mengakui bahwa kemungkinan ini masih dalam ranah usulan.
"Tetapi, meskipun demikian, hal ini mungkin hanya sebatas wacana atau usulan belaka.
Namun, dari segi prosedur, langkah-langkahnya haruslah ditetapkan oleh pemerintahan yang baru," terang Mahfud.
Baca Juga : Qualcomm Kenalkan Prosesor Baru Snapdragon X80 5G yang Dibekali Teknologi AI saat MWC 2024
Sebelumnya, pemerintah telah memulai pembahasan serta inklusi program-program baru yang diusung oleh presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa salah satu program ikonik yang sedang menjadi perhatian adalah program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga : Pengalaman Menakjubkan Menikmati Senja di Destinasi Wisata JLS Tulungagung-Blitar yang Penuh Pesona
"Kita harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih.
Ini tentu menjadi pertimbangan utama, dan Bappenas saat ini sedang aktif menggarapnya," papar Suharso, setelah Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin (26/2).
Suharso menyoroti pentingnya pembahasan mengenai program ikonik ini, karena hal ini merupakan bagian dari wacana kelanjutan dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang harus diwujudkan.
Namun, ia juga menegaskan bahwa tahap awal ini masih dalam proses, dengan RKP dan RAPBN yang lebih terperinci akan disusun setelah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil Pilpres 2024 dirilis.
Baca Juga : Tegas! Menteri Sosial Risma Marahi Pendamping PKH, Dosa Kalian Semua !
"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman resmi dari KPU tentang presiden terpilih.
Tetapi, kerangka dasarnya telah disiapkan," pungkas Suharso, menyoroti proses yang mengikuti standar prosedural dan hukum dalam perencanaan dan penetapan anggaran negara. ***